Pendapat Berbagai Elemen Masyarakat
Surat teguran yang dilayangkan Mendagri Gamawan Fauzi kepada Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho hanyalah dinamika dalam pemerintahan, antara pemprov dengan Kemendagri. “Ini dinamika dalam rangka pembangunan dan pembinaan pada langkah berikutnya,” kata Ketua Fraksi PKS di DPRD Sumut, Hidayatullah, Jumat (12/8).
Hidayatullah mengharapkan Pemprovsu bisa menjelaskan mutasi pejabat di lingkungan kerjanya ke pusat. “Tentu sikap tersebut memiliki alasan jelas,” katanya.
Hidayatullah menegaskan, semangat otonomi tetap harus dijaga dalam bingkai koordinasi harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Koordinasi sangat penting untuk menjalin hubungan yang baik antara pusat dan daerah,” tuturnya.
Sedangkan Politisi Partai Golkar Chaidir Ritonga, meminta Plt gubsu harus lebih cermat dalam bertindak. “Plt harus memiliki semangat membuka diri dengan berbagai pihak, pasti itu akan lebih baik,” ujarnya.
Ibarat orkestra, Gatot sebaiknya selalu berkoordinasi dengan pihak pusat dan perangkat daerah lain. ”Dengan begitu, orkestra Sumut bisa melantunkan musik yang enak didengar,” kata Wakil Ketua DPRD Sumut ini.
Anggota DPRD Sumut lain, Zulkifli, menyarankan agar Plt gubsu tidak malu mengkaji kembali kebijakan yang sempat diambilnya. “Kita tahu sendiri kinerja PNS di jajaran Pemprovsu masih gundah karena sikap Plt yang tiba-tiba melakukan mutasi. Dengan koreksi ini, sedikit banyaknya akan memberikan ketenangan bekerja,” katanya.
Sebelumnya, ungkap Zulkifli, pada mutasi pejabat yang sempat dilakukan Plt gubsu sudah mendapat teguran langsung dari DPRD Sumut dalam bentuk meminta hak interpelasi. “Namun, belum mendapatkan hak intepelasi, Plt Gubsu malah terus melakukan mutasi-mutasi pejabat secara kontinu. Dan ini sangat disesalkan,” tegasnya.
Zulkifli berharap, tak ada sikap saling curiga antara pimpinan, bawahan atau pun antara pihak eksekutif dan legislatif. “Kita hanya perlu mengemukakan alat ukur yang pasti dalam satu keberhasilan pemerintahan, yakni daya serap anggaran. Kita tau sendiri, hingga triwulan ketiga ini daya serap anggaran di Sumut baru mencapai 20 persen. Dan ini tentunya sangat rendah, dan pastinya akan berimbas pada tingkat kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat,” ujarnya lagi.(saz)
