JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ahok telah meminta untuk dilakukan audit fungsi operasi di lapangan terkait terbakarnya trafo PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) di Balai Pungut, Kabupaten Bengkalis, Riau.
Dilansir dari Jakartasatu.com, Minggu (11/12), Ahok mengatakan lazimnya, dalam manajemen, dapat dilakukan Root Cause Analysis (RCA).
Untuk kasus kebakaran ini harusnya bisa diketahui faktor penyebabnya, apakah telah melanggar prosedur kerja, kurangnya perawatan rutin, atau lainnya.
Dilansir dari berbagai media pada 7 Desember 2022, gardu listrik di kawasan Blok Rokan, blok minyak milik PT Pertamina (persero), terbakar.
Sejauh ini, Pengelola Blok Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan, mengaku sedang menginvestigasi penyebab terjadinya kebakaran. Hingga saat ini gedung perkantoran sudah mendapat pasokan listrik kembali.
Meski demikian, karena insiden tersebut, diduga produksi minyak Blok Rokan jadi terjun bebas. Berdasarkan informasi yang dihimpun, produksi minyak blok rokan turun dari rata-rata 165.000 barel per hari ke 70.000 barel per hari.
Itu artinya, selama beberapa hari ini, PHR kehilangan sekitar 95 ribu barel per hari atau sekitar kehilangan 60 persen dari total produksi minyak blok Rokan. Tragedi ini menjadi kado HUT ke-65 Pertamina.
Ketika dikonfirmasi mengenai penurunan ini, VP Corporate Affairs PT Pertamina Hulu Rokan, Rudi Ariffianto tak menjawab tentang angka penurunan produksi itu. Rudi mengatakan per Jumat kemarin, restorasi ketenagalistrikan untuk Blok Rokan sudah 100 persen.
Ironisnya, kehilangan produksi sejumlah fantastis itu di Blok Rokan hampir setara dengan jumlah hasil produksi minyak mentah Pertamina di 13 negara luar negeri.
Seperti diketahui, operasi lapangan blok Rokan dibawah tanggung jawab EVP Upstream Business PT PHR, Feri Sri Wibowo.
Selain kebakaran trafo tersebut, baru-baru ini juga mencuat kabar tentang kecelakaan kerja beruntun.
Terkait kecelakaan kerja tersebut, Presiden DPP Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirah, Kamis (7/12) lalu menegaskan perlu adanya sanksi terhadap pihak yang bertanggungjawab operasi di lapangan.
“Menurut saya kalau ada serikat pekerjanya, itu bagus. Serikat pekerjanya harus segera melakukan tindakan dengan melapor ke dinas tenaga kerja dan harus dikawal sampai ke pusatnya. Kemudian perusahaan harus memperbaiki kondisi kerja. Kalau tidak diperbaiki, maka kejadian itu akan terulang lagi,” ungkap Mirah. (dek)
