Demokrat Sumut Dilarang Komentar
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memberi pernyataan tegas agar kader di Sumut jangan sembarang memberi komentar. Hal ini ditegaskan terkait kisruh Demokrat yang sedang mengemuka.
“Mereka tidak mengerti. Saya sudah katakan kepada mereka, jika tak mengerti, tak usah komentar. Mereka terseret-seret berita, mereka tak mudeng, asal ngomong. Tadi malam (Selasa malam, Red) saya sampaikan itu,” kata Wakil Ketua Umum PD, Jhonny Allen Marbun, kemarin.
Semalam malam, Jhonny memang hadir di Medan dan melakukan pertemuan dengan 500-an kader Demokrat di Wisma Kartini Jalan T Cik Ditiro, Medan. Jhonny hadir bersama Ketua DPP Demokrat, Sutan Bathoegana. “Tak ada terminologi pengambilalihan, tapi dalam satu kotak di Majelis Tinggi.
Yang selama ini terjadi, Majelis Tinggi kan hanya sebagai pengayom, pendengar, penasihat, dan memberi rekomendasi. Nah, sekarang beliau (SBY, Red) akan lebih banyak memberikan waktunya untuk mengejar kekurangan-kekurangan,” beber Jhonny.
Meski begitu, Sutan Bathoegana membantah kalau pertemuan di Wisma Kartini untuk menggalang Kongres Luar Biasa (KLB). “Kehadiran saya dan Pak Jhonny Allen Marbun untuk memastikan mesin partai berjalan. Kalau masalah KLB itu tidak ada kami bahas,” ucap Sutan.
Lalu, kenapa pertemuan tersebut cenderung tertutup? “Tidak ada bicara KLB, memang bakal ada dibuat pertemuan DPC Partai Demokrat se-Indonesia, tapi jika Sumut diundang, maka seluruhnya sudah siap,” tegasnya.
Terpisah, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Tahan Manahan Panggabean, memberikan pernyataan berbeda dibanding sebelumnya. Kini dia menyambut positif dan akan melaksanakan sesuai dengan arahan pusat. “Dengan adanya Pakta Integritas memastikan Partai Demokrat menjadi partai yang dicintai rakyat,” papar Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut itu.
Sebelumnya, Tahan sempat mengatakan Demokrat Sumut masih setia pada Anas. “Kita harus menghormati langkah yang diambil Pak SBY selaku pendiri partai, jika untuk kepentingan Demokrat. Namun, jika harus mendepak Ketum, ya, kita tunggu dulu,” tegas Tahan.
Kini, Tahan menyebutkan yang terjadi di Sumut, seluruh elemen Demokrat akan bersatu padu melangkah ke depan. “SBY sebagai tokoh sentral dan founding father Demokrat justru dapat menyatukan kader Demokrat se-Tanah Air demi membangun semangat bersama,” imbuhnya.
Pengurus Demokrat tak Boleh Korupsi
Sutan kembali menegaskan, pascaditandatangani Pakta Integritas tentang kejujuran dan antikorupsi, seluruh pengurus Partai Demokrat harus terbebas dari tindakan memakan uang rakyat.
“Pengurus Partai Demokrat harus terbebas dari korupsi, itu sesuai penandatanganan pakta integritas,” katanya.
Artinya, para pengurus yang sekarang menjadi pejabat negara juga tidak boleh memakan uang rakyat, dan menyakiti hati rakyat.
Saat disinggung mengenai Ketua DPC Partai Demokrat Simalung, JR Saragih, yang telah dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi pembangunan gedung sekolah serta sejumlah lainnya pada persoalan APBD Simalungun, Sutan menyatakan, persoalan tersebut ada sebelum Pakta Integritas.
“Tapi, Partai Demokrat akan mengambil tindakan tegas bila sudah ada lembaga hukum yang menyatakan, sanksinya bisa ringan, sedang dan berat. Bahkan bisa pemecatan dari kader jika terbukti tertangkap tangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia menyatakan, di Pakta Integritas pengurus Partai Demokrat harus jujur dan antikorupsi, dan tidak menyalahi aturan main. Intinya adalah kejujuran supaya tidak memakan uang rakyat, pastinya kalau sudah memakan uang rakyat sama saja menyakiti hati rakyat.
Dia juga menyatakan, bagi para pengurus yang secara hokum terbukti melanggar kejujuran, atau korupsi serta ada keputusan dari lembaga hukum. Maka akan diberikan sanksi sesuai dengan berat dan ringannya, mulai dari surat peringatan pertama, kedua atau bisa saja dipecat, bila tertangkap tangan. “Partai Demokrat akan membuat contoh kepada partai lain di Indonesia untuk menjadi partai antikorupsi,” tegasnya. (ril/mag-5/sam)
