JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kenaikan harga bahan bakar minyak dan rencana pemerintah menaikkan tarif dasar listrik di era Presiden Joko Widodo kali ini terus dikecam. Pengamat anggaran Uchok Sky Khadafy, menyesalkan subsidi listrik terus bertambah tapi tarif malah mau dinaikkan.
Menurut Uchok, penambahaan subsidi dan kenaikan tarif dasar listrik merupakan “kado” kedua setelah BBM naik di awal Jokowi berkuasa.
“Hebat memang prestasi pemerintah Jokowi ini. Baru beberapa bulan sudah bisa menaikan BBM dan akan menaikan tarif dasar listrik untuk kebutuhan pokok masyarakat,” kecam Uchok, Minggu (14/12).
Padahal, kata Uchok, pemerintah Jokowi wajahnya katanya merakyat. Hal itu ditandai dengan Presiden dan menteri-menteri suka blusukan ke rakyat. Tapi, kata Uchok, kebijakan pemerintah tidak berpihak atau tidak peduli kepada rakyat. “Sepertinya mereka sangat anti subsidi banget,” sesal Uchok.
Makanya, Uchok mengingatkan, kalau habis blusukan ke rakyat baik presiden maupun menterinya jangan lupa mandi biar “fresh” dan segar. Supaya dapat ide-ide segar yang dapat membela rakyat.
“Kalau blusukan belum mandi, pasti bau. Dan bau itu sama dengan anti rakyat. Dan anti rakyat itu pemerintah yang suka menaikan harga-harga buat rakyat seperti harga BBM dan menaikan tarif dasar listrik,” kata Uchok lagi.
Uchok memaparkan, sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan 2013, subsidi listrik murni emerintah kepada PLN adalah Rp 79,4 triliun. Pada 2014 sesuai laporan keuangan PLN adalah Rp 83,1 triliun. “Dan kesepakatan DPR dengan pemerintah subsidi listrik untuk tahun 2015 sebesar Rp 68, 6 triliun,” jelas Uchok.
Namun, Uchok memprediksi pada 2015 subsidi akan tetap merangkak naik pada kisaran di atas Rp 70 triliun. Hal ini bisa dilihat dari subsidi listrik pada 2014 hanya sebesar Rp 83,1 triliun, dan ternyata PLN tetap menagih tambahan subsidi kepada pemerintah Rp 34, 8 triliun sehingga total subsidi diperkirakan Rp 117,9 triliun.
Begitu juga hasil audit BPK 2013, pembayaran subsidi murni hanya Rp 79,4 triliun dan PLN tetap minta tambah kepada pemerintah Rp 21,7 triliun sehingga total Rp 101,2 triliun.
“Penambahaan subsidi memang aneh bin janggal, karena pemerintah sudah mematok subsidi listrik murni tapi oleh PLN dianggap pemerintah masih punya piutang listrik tahun lalu,” katanya.
Jadi, kata dia, subsidi sudah sangat tinggi dan ditambah harga tarif listrik naik tapi PLN masih bisa meminta tambahan anggaran subsidi listrik. “Untuk membongkar keanehan bin kejanggalan  ini diperlukan audit investigasi oleh auditor negara untuk menemukan penyimpangan dalam anggaran subsidi listrik dalam internal pengelola uang PLN ini,” pungkas Uchok. (boy/jpnn)
