JAKARTA-“ Meski sudah memindahkan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin, dari Komisi III ke Komisi VII DPR, Partai Demokrat masih tetap menuai kecaman. Banyak pihak mendesak agar Nazaruddin tak sekadar dipindah, namun diberhentikan sementara.
“Kalau Partai Demokrat menonaktifkan, itu adalah langkah maju,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Juntho dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin (14/5). Menurut dia, dengan penonaktifan tersebut, Partai Demokrat bisa lebih leluasa memeriksa salah seorang pemegang saham PT Anak Negeri tersebut.
Selain itu, pemberhentian sementara Nazaruddin bisa mengurangi potensi adanya upaya politisasi oleh lawan-lawan politiknya. Menurut Emerson, jika Partai Demokrat tidak segera menonaktifkan Nazaruddin, kasus itu akan menjadi pintu masuk partai-partai lain yang tidak senang dengan Partai Demokrat. Meski begitu, Emerson tetap mengapresiasi tindakan Demokrat karena merotasi Nazaruddin. “Satu hal, itu perlu diapresiasi,” tandasnya.
Di bagian lain, anggota Partai Demokrat Jeffri Riwu Kore mengatakan, DPP tidak bisa seenaknya menonaktifkan kadernya di DPR. Menurut dia, penonaktifan hanya akan dilakukan jika yang bersangkutan benar-benar terbukti bersalah. Sedangkan hingga kini, pihaknya masih belum menemukan bukti-bukti yang kuat bahwa Nazaruddin bersalah.
Di tempat terpisah, Nazaruddin mengatakan tunduk pada keputusan fraksi yang memindahkan dirinya dari komisi III ke komisi VII. Politikus yang sedang disorot karena terkait dengan kasus dugaan suap Sesmenpora itu juga menyatakan, rotasi tersebut sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. “Background saya memang di situ, saya sarjana ekonomi, komisi VII kan berhubungan dengan ekonomi,” ujarnya.(kuh/dyn/c10/agm/jpnn)
