SUMUTPOS.CO- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) keberatan jika identitas pejabat penikmat artis pelacur dipublikasikan. Padahal di sisi lain, identitas artis penyedia jasa seks dibiarkan liar. Keberatan JK itupun akhirnya dianggap seperti usaha untuk ‘menyimpan’ pejabat bejat.
“Orang-orang seperti Pak JK semestinya mendukung pengungkapan identitas ini. Kan biar bersih-bersih pejabat biar nggak asusila,” tegas Virgo Sulianto, Ketua PP Pusat Pemuda Muhammadiyah dalam keterangannya, Kamis (15/5).
Itulah sebab kepolisian harus mengungkap siapa saja pelanggan pekerja seks komersial (PSK) papan atas di bawah asuhan mucikari RA. Apalagi, RA sudah mengakui bahwa ada juga pejabat yang menggunakan jasa anak asuhnya tersebut.
“Ya diungkap saja pengguna jasanya. Kan untuk memberikan sanksi sosial dan merevolusi mental terutama yang pejabat,” tambah Virgo.
Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak sepakat kalau nama pejabat yang ada dalam daftar mucikari RA dibeberkan ke publik. Menurutnya, tidak etis jika polisi membeberkan nama pejabat yang diduga menjadi pelanggan RA jika hal itu hanya berdasarkan pengakuan sepihak. Menurut Virgo, JK semestinya turut mendorong pengungkapan identitas para pelanggan PSK bertarif Rp80- Rp200 juta tersebut guna membersihkan pejabat dari tindakan asusila.
Apalagi, RA yang telah ditetapkan sebagai tersangka membawahi 200 PSK dari kalangan atas tidak menampik ada anggota DPR yang jadi langganan PSK binaannya. “Iya anggota DPR, ya beberapa kalangan lainnya,” ucap RA.
JK berkeras soal ketidaksetujuannya tentang pengungkapan identitas pejabat karena unsur etis. Dengan kata lain, tindakan itu tentu sangat tidak etis. “Itu mencemarkan nama baik orang,” tukasnya.
Dia pun tak percaya pejabat ada yang menjadi pelanggan artis pelacur. Menurut dia, gaji pejabat kecil, tidak mungkin bisa membayar pelacur kelas atas. “Gaji pejabat negara kan kecil, masa bisa bayar Rp100 juta,” kata JK.
Berbeda dengan JK, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyarankan kepada aparat penegak hukum untuk tidak ragu mengungkap siapa saja para pengguna jasa prostitusi di kalangan artis. Termasuk para pejabat sekalipun.
“Saya sih sebaiknya diungkap ya supaya jadi pelajaran. Siapa tahu setelah diungkap ada orang yang melarang prostitusi, maki-maki saya. Tahu-tahunya dia yang beli, enggak bayar pajak lagi,” kata, Rabu (13/5).
Menurut dia, Indonesia sebagai negara hukum harus belajar dari Swedia yang secara tegas memberikan sanksi bagi para lelaki yang kedapatan terbukti menggunakan jasa prostitusi. Namun yang menjadi masalah adalah ketika yang membuat undang-undang dalam hal ini anggota dewan ternyata dinilainya terlibat dalam dunia prostitusi.
“Kalau menurut saya belajar dari negara Swedia justru itu yang laki-laki yang beli itu yang dihukum. Jadi sekarang kan masalahnya kalau yang membuat (ketentuan) itu oknum anggota DPR, tapi dia terlibat. Enggak mungkin kan,” tutur Ahok.
Setelah terungkapnya bisnis prostitusi di kalangan artis, pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama ini beranggapan gaji yang diperoleh para pejabat tidak akan cukup bila digunakan untuk ‘menyewa’ artis. Sebab harga yang dipatok untuk sekali kencan dianggapnya tidak wajar.
Sehingga, ia menduga uang hasil korupsi yang digunakan para oknum pejabat itu untuk ‘bermain’ dengan para artis. “Apalagi tahu-tahu ini gratifikasi lagi, itu hadiah. Makanya saya kira diungkap sajalah, karena di negara kita ini banyak pejabatnya yang munafik. Jadi kalau diungkap kan kelihatan kan. Oh ternyata katanya dia antiprostitusi tapi sering langganan,” cetus Ahok.
Permadi Akui Anggota DPR Doyan PSK Artis
Di sisi lain, mantan Anggota DPR RI, Permadi, tidak menyalahkan pengakuan soal anggota DPR doyan PSK Artis yang dilayangkan RA. Sebab, ‘jajanan’ anggota DPR dari kalangan artis sudah biasa.
Permadi mengaku banyak tahu saat dirinya menjabat sebagai wakil rakyat dan berkantor di Komplek Parlemen, Senayan sejak 1999 hingga 2008.
Para legislator anggota DPR RI biasanya menyewa PSK dari kalangan artis bukan untuk diri sendiri. Namun, dijadikan sebagai bagian layanan atau service untuk menyenangkan atasan atau pejabat yang hendak ditemui.
“Bayangkan, siapa yang mau habiskan uang Rp200 juta satu jam? Gak mungkin. PSK artis itu biasanya dijadikan sebagai bahan service untuk pejabat atau atasan. Bukan semua anggota dewan seperti ini ya. Mungkin oknum,” ujarnya kepada Indopos (grup Sumut Pos) di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (12/5).
Usai dipesan, sambung Permadi, PSK artis biasanya ditempatkan di sebuah hotel. Dengan begitu, atasan atau pejabat yang diservice anggota dewan itu tinggal mendatangi hotel yang telah ditentukan saja. “Anggota DPR engga berani membawa artis ke kantornya. Kalau ia dengan selingkuhannya baru berani,” tegasnya.
Dia juga menyatakan, prilaku tersebut tidak ada yang terkena sanksi dari Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Pasalnya, MKD dinilai tidak berniat menindak anggota dewan yang gemar memesan PSK dari kalangan artis. “MKD pasti bilang mesti dibuktikan dulu pemesannya. Orangnya siapa. Begitu terus,” tandasnya.
Sementara anggota DPR dari Fraksi Gerindra Rachel Maryam juga mengaku tahu betul tentang dunia artis yang berdekatan dengan urusan esek-esek. Maklum, dirinya sebelum terjun ke dunia politik memang dikenal sebagai salah satu artis.
Menurut Rachel, kisah tentang aktris yang sering menjajakan diri memang bukan hal baru lagi di kalangan pelakon dunia hiburan. Bahkan dirinya juga menyatakan, mengetahui siapa nama-nama aktris yang nyambi menjajakan diri.
“Kalau tahu, ya saya tahu. Tapi, saya enggak kepo (knowing every particular object alias pengin selalu tahu, Red) buat cari tahu itu. Pasti, omongan-omongan seperti itu ada di kalangan artis. Si A, si B jadi seperti itu, diomongin, hal biasa. Namanya gosip, ya saya hanya tahu saja,” jelasnya.
Dikonfirmasikan terkait tudinga tersebut, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan membantahnya. Dia juga secara tegas meminta aparat yang berwajib untuk mengusut tuntas kasus praktik prostitusi online yang disebut-sebut melibatkan anggota DPR RI. “Kalau ada oknum anggota DPR RI terlibat, silakan diusut tuntas,” ucapnya.
Bahkan, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga mempersilakan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap nama wakil rakyat yang terlibat tersebut. Dengan dibukanya identitas anggota-anggota DPR RI itu, nama baik DPR RI secara kelembagaan tidak tercoreng. “Buka saja, ungkap saja,” tegasnya.
Ke depannya, lanjut Taufik, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE untuk mengatasi prostitusi online yang semakin marak saat ini. “Kita lihat, bukan tidak mungkin UU ITE direvisi, masalah online dibatasi. Tujuannya untuk benteng moralitas,” ketusnya.
Wakil Ketua DPR RI lainnya, Fadli Zon, menambahkan, anggota DPR bertanggung jawab secara personal terhadap dirinya sendiri jika benar menggunakan jasa artis PSK. “Ini masalah pribadi. Bukan tugasnya sebagai anggota dewan. Lebih bagus itu ditangani secara personal,” kata politisi Gerindra itu.
MKD juga, terang Fadli, tidak akan bertindak jika tidak ada pengaduan ataupun bukti yang kuat bila seorang anggota DPR RI menggunakan jasa artis PSK. Walaupun pengaduan tersebut datang dari pengakuan sang mucikari, karena hal ini hanya rumor. (bbs/aen/jpnn/rbb)
