JAKARTA-Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dinilai lelet (lamban) mempersiapkan Pemprov Sumut dan 10 Pemkab/Pemko di sekitar Danau Toba dalam pengelolaan pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013. Gatot juga belum membahas pembentukan konsorsium perusahaan daerah yang akan terlibat pengelolaan Inalum.
Bupati Samosir Mangindar Simbolon, yang juga juru bicara 10 bupati/wali kota dimaksud, menyesalkan sikap Gatot dan meminta orang nomor satu di Sumut itu segera mengambil inisiatif menyiapkan model konsorsium seperti apa yang dianggap tepat, dan pihak swasta mana yang bakal dilibatkan.
“Masih banyak PR yang harus kita pikirkan (terkait Inalum, Red). Barangkali beliau (Gatot, Red) belum mendalami urgensi Inalum. Padahal waktu berjalan terus,” ujar Mangindar Simbolon kepada Sumut Pos di Jakarta, Kamis (14/7).
Dikatakan Mangindar, Pemprov dan 10 Pemkab/Pemko harus menunjukkan keseriusan dan kesiapan untuk ikut mengelola Inalum ke depan. Jika tidak, maka nantinya pemerintah pusat gampang berdalih pemda tidak siap sehingga tidak perlu dilibatkan. Karenanya, sangat penting menunjukkan bahwa daerah serius dan matang dalam mempersiapkan diri.
Pembahasan pembentukan konsorsium, lanjut Mangindar, sangat mendesak lantaran itu juga menyangkut share saham pemprov, 10 pemkab/pemko, dan pihak swasta yang akan digandeng. “Biar sejak awal kita tahu, berapa sih sebenarnya keuntungan yang akan masuk ke pemda,” kata Mangindar.
Di rapat pembahasan rancangan pembentukan konsorsium itu juga, kata Mangindar, diharapkan bisa muncul opsi-opsi. “Termasuk swasta mana yang layak, harus kita bicarakan secara terbuka,” terangnya.
Mangindar mengakui, memang pemda sudah pernah membuat kesepakatan yang diteken Pemprov saat itu masih dipimpin Gubernur Syamsul Arifin, dan 10 bupati/walikota, dengan Jenderal TNI (Purn) Luhut B Panjaitan sebagai pemilik PT Toba Sejahtera. Hanya saja, kesepatan pemda dengan PT Toba Sejahtera yang sudah diteken itu belum bisa dikatakan keputusan final.
“Karena itu tingkatannya baru kesepakatan. Karena dulu belum melibatkan DPRD. Kalau sudah ada persetujuan DPRD, setelah matang, baru dituangkan dalam bentuk perda,” terang Mangindar.
Mangindar mengatakan, hingga saat ini belum ada pihak swasta selain PT Toba Sejahtera yang melakukan penawaran kerjasama dengan pemda untuk mengelola Inalum pasca 2013. Kalau mau serius, pihak swasta itu diminta mengajukan proposal kerjasama ke pemda. “Biar kita tahu argumentasinya seperti apa, keuntungan bagi daerah seperti apa. Kalau ada lebih dari satu perusahaan, kita akan kaji mana yang layak,” kata Mangindar.
Ke-10 kabupaten/kota yang ada di sekitar danau Toba yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan Dairi. Sedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai.
Sebelumnya diberitakan, ternyata bukan hanya Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan yang punya keinginan untuk terlibat dalam pengelolaan Inalum. Diam-diam, sejumlah pengusaha yang menjadi anggota Asosiasi Perusahaan Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (APPLMI), juga berminat untuk ikut membeli saham Inalum yang selama ini dikuasai perusahaan konsorsium Jepang itu.
Ketum APPLMI Ahmad Safiun mengatakan, beberapa pengusaha yang menjadi anggota asosiasi sudah menyampaikan keinginan kepemilikan saham Inalum itu kepada pemerintah. Hingga saat ini, mereka masih menunggu kebijakan pemerintah terkait model pengelolaan Inalum pasca putus kontrak dengan Nippon Asahan Alumunium (NAA). (sam)
