JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPR Fadli Zon langsung mengeluarkan pernyataan yang menyinggung ditetapkannya Sekjen NasDem Patrice Rio Capella sebagai tersangka penerima suap penanganan perkara kasus dugaan korupsi dana bantuan daerah bawaan, bantuan sosial, tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal Pemprov Sumut di sejumlah BUMD, yang ditangani kejaksaan.
Fadli menyebut, memang ada indikasi banyak intervensi hukum tapi tujuannya politik. Hukum menjadi alat politik subordinasi politik.
“Termasuk apa yang dilakukan dalam beberapa kasus oleh Kejaksaan Agung. Menurut saya itu konsekuensi kalau jagungnya dari partai politik. Sehingga dia ada conflict of interest,” ujarnya di gedung DPR Jakarta, Kamis (15/10).
Karena itu, ia termasuk yang mendorong jabatan Jaksa Agung (JA) bukan dari kalangan parpol seperti sekarang ini. Seorang JA harus independen dan karir. “Selama dari politik ya jadinya seperti sekarang,” tukasnya.
Penempatan JA dari kalangan jaksa karir menurutnya penting kalau memang pemerintah mau menegakkan hukum. Jika tidak, maka hukum sekedar jadi alat politik dan itu sangat membahayakan.
Namun, politikus Gerindra itu mengatakan pernyataannya masih pendapat pribadi, belum disampaikan kepada pemerintah maupun kepada elite Partai NasDem, yang saat ini menempatkan kadernya sebagai Jaksa Agung.
Dia menilai, selama setahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) justru terjadi kemunduran bidang hukum, termasuk politik dan keamanan.
“Saya kira banyak masalah-masalah bidang polhukam yang masih jauh dari harapan. Menurut saya, dalam setahun ini banyak kemunduran di bidang hukum,” kata Fadli Zon.
Bidang politik, dia memberi contoh ada dua partai besar yang bersengketa, yakni PPP dan Golkar, karena intervensi pemerintah. (fat/jpnn)
