Pelaku Kongkalikong dan Oknum DPR Pemeras BUMN
JAKARTA-Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam menyerahkan laporan mengenai dugaan kongkalikong antara instansi pemerintah dan DPR untuk mengeruk keuangan negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tadi malam. Laporan tersebut bersumber dari aduan yang masuk ke Seskab.
Menurut Dipo, pengaduan kepada KPK dilakukan untuk memenuhi keinginan masyarakat dan para pelapor di kementerian. “Kami ke sini karena Seskab bukan penegak hukum dan ada keinginan dari PNS yang dimaksud (yang melapor) dan juga masyarakat bahwa ini (sebaiknya) diserahkan kepada KPK,” tutur Dipo.
Dipo mengatakan, saat ini merupakan momen bagi PNS agar tidak takut terhadap tekanan politik, baik dari internal kementerian maupun DPR. Dipo mengaku menerima banyak laporan praktik korupsi tersebut menyusul surat edaran (SE) yang pernah diterbitkannya beberapa waktu lalu. Edaran yang dimaksud adalah SE 542 tentang Pengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik kongkalikong.
SE tersebut direspons Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan melaporkan dugaan pemerasan oleh sejumlah anggota DPR kepada direksi BUMN. Pelaporan oleh Kementerian BUMN itu diikuti aduan terhadap kementerian-kementerian lain. Ada tiga kementerian yang dilaporkan. Terkait dengan rencana Badan Kehormatan (BK) DPR meminta klarifikasi darinya, Dipo mengaku siap.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy mengimbau seluruh pejabat tinggi negara menahan diri. Pasalnya, saat ini terjadi kisruh berkelanjutan, mulai isu tarik ulur oknum pemeras yang dilontarkan Menteri BUMN Dahlan Iskan, aduan soal menteri penggelembung anggaran oleh Seskab Dipo Alam, dugaan soal mafia narkoba di istana, hingga anggapan tentang adanya ketua fraksi penggiring anggaran.
“Hal itu betul-betul pertunjukan politik yang tidak elok untuk dipertontonkan pejabat tinggi kita di media sebagai ruang publik,” ujar Romi, sapaan akrab M Romahurmuziy.
Menurut Romi, sebagai pejabat publik yang diatur oleh tata kelola organisasi dan dalam hubungannya satu sama lain, hendaknya seluruh pihak mampu menggunakan saluran formal untuk menyelesaikan perbedaan. Para pejabat seharusnya bukan saling membuat statement tanpa bukti dan konfirmasi di ruang-ruang publik yang sungguh menyita energi.
“Masak ada keterangan resmi dalam hearing dengan DPR ditarik ulur seperti itu, padahal ini menyangkut nama baik dan kehormatan pribadi dan institusi,” ujar Romi.
Romi menyatakan, DPR, MK, dan kementerian adalah lembaga-lembaga terhormat. Juga, seharusnya, jelas dia, setiap perbedaan yang ada diselesaikan di ruang rapat, bukan diumbar. “Semakin mengumbar pernyataan menunjukkan semakin tidak matangnya yang bersangkutan sebagai pejabat tinggi negara,” ujar ketua Komisi IV DPR itu. (sof/fal/bay/c11/ca)
