JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rencana pemberangkatan jamaah umrah yang diselenggarakan mulai 23 Desember mendatang masih on schedule. Jamaah umrah perdana tersebut hanya bermuatan satu pesawat saja.
“Sampai kemarin, rencana pemberangkatan umrah tersebut masih on schedule. Nyaris satu pesawat saja. Saat ini dalam proses apply (visa umrah, Red). QR code di Siskopatuh (Kemenag) sudah oke,”
ujar Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Indonesia Wawan Suhada.
Wawan menegaskan, umrah perdana itu tidak difasilitasi pemerintah, tapi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Rencana pemberangkatan tersebut dikoordinasikan seluruh asosiasi travel umrah. Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) tetap mengawasinya.
Wawan menuturkan, paket perjalanan umrah tersebut berdurasi 11 hari. Rencananya, rombongan jamaah pulang ke tanah air pada 2 Januari 2022. Wawan berharap, ketika mereka pulang nanti, kewajiban karantina sepuluh hari sudah tidak diberlakukan pemerintah Indonesia.
Dia mengungkapkan, pemerintah bakal kewalahan jika tetap memberlakukan karantina 10 hari kepada jamaah umrah. Sebab, pengaturan masuk dan keluar tempat karantina akan sulit. Kamar karantina sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah jemaah. Karena itu, dia berharap aturan karantina sepuluh hari dikecualikan untuk kepulangan jamaah umrah.
Menurut Wawan, keputusan travel umrah memberangkatkan jamaah diharapkan diikuti kebijakan pemerintah Indonesia secara menyeluruh. ’’Dalam pemberangkatan perdana ini, diprioritaskan petugas dari travel umrah,’’ tuturnya.
Kepala Sub Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag M. Noer Alya Fitra membenarkan adanya rencana pemberangkatan umrah pada 23 Desember. ’’Proses visa diurus oleh PPIU yang bersangkutan,’’ tuturnya.
Pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, Kemenag tetap bertugas sebagai regulator, pengawas, dan pengendali. Pemerintah Indonesia berusaha meyakinkan pemerintah Saudi bahwa jemaah umrah yang berangkat benar-benar sehat. “Selain itu, tidak terpapar Covid-19, siap mematuhi protokol kesehatan, dan memiliki dokumen kesehatan yang valid dan akuntabel,” tegasnya.
Kepala Bidang Umrah Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Zaky Zakaria Anshary mengatakan, biaya umrah terbaru diperkirakan sekitar Rp28-30 juta. Biaya itu tidak termasuk biaya karantina dan tes PCR kepulangan dari Arab Saudi. “Biaya umrah 23 Desesember 2021 lebih kurang Rp 28-30 juta di luar karantina dan PCR kepulangan,” kata Zaky, Selasa (14/12).
Zaky mengatakan, keberangkatan umrah perdana pada tahun ini telah disepakati pada 23 Desember. Usul soal keberangkatan umrah perdana pada 23 Desember itu muncul dan disepakati dalam rapat seluruh asosiasi perjalanan umrah bersama Kementerian Agama. Ia pun berharap Kementerian Agama segera mengeluarkan regulasi umrah pandemi terbaru sebelum 23 Desember. “Keberangkatan umrah perdana bisa dikatakan umrah uji coba semua regulasi baru yang dikeluarkan Saudi dan Indonesia. Dan semua harus dirasakan oleh penyelenggara/owner travel,” kata dia.
Sementara itu, jamaah umrah yang baru puang dari Tanah Suci nantinya, sepertinya tidak bisa menghindari untuk tetap menjalankan pemberlakuan karantina 10 hari. Sebab, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku pemerintah sengaja memperpanjang masa karantian dari 7 hari menjadi 10 hari untuk masyarakat yang baru pulang dari luar negeri. “Jadi kalau bapak-ibu saudaranya kesel kenapa jadi 10 hari karantina, memang sengaja, bapak-ibu,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Selasa (14/12).
Mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengatakan, karantina 10 hari lantaran untuk mencegah Covid-19 varian Omicron masuk ke Indonesia. Pasalnya orang yang baru kembali dari dular negeri sangat rentan membawa virus korona varian Omicron.
“Kita melindungi 270 juta masyarakat Indonesia yang sudah bagus pandeminya dengan menghambat perjalanan dari luar negeri, baik orang kita dari luar negeri karena itu akan berisiko besar dan kembalinya akan menularkan terhadap 270 juta rakyat kita yang relatif baik dan juga apa lagi WNA yang datang ke kita, itu starategi menghadapi Omicron,” katanya.
Budi menuturkan, Covid-19 varian Omicron sangat cepat berkembangnya, sehingga memperlama karanita menjadi 10 hari adalah jalan terbaik untuk melindungi masyarakat Indonesia dari varian tersebut. “Kita sudah cepat merespons karena Indonesia salah satu negara terbaik kondisinya, kita memperketat border-nya kita, supaya memperlambat masuknya Omicron ke Indonesia,” ungkapnya.
Budi menjelaskan, pemerintah Indonesia tidak mampu menghindari varian Omicron tersebut. Namun pencegahan varian itu masuk ke Indonesia bisa dilakukan sedini mungkin. “Tidak bisa kita menghindari 100 persen (varian Omicron, Red), tapi setidaknya kita memperlambat,” pungkasnya. (jpg/kps)
