JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding tidak menepis bahwa keputusan melantik atau tidak calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan menjadi dilema bagi Presiden Joko Widodo, yang sampai saat ini belum bersikap pasca disetujui DPR.
“Memang ini sangat dilema buat Pak Jokowi, saat dia mengajukan nama untuk pengangkatan dann pemeberhentian kapolri sebagaimana amanat undang-undang dan sudah melalui mekanisme,” kata Sudding di gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/1).
Namun, pentolan fraksi Hanura di DPR ini menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Jokowi, apakah akan melantik Budi yang telah mendapat restu DPR atau tidak.
Dia hanya menyarankan agar presiden mempertimbangkannya keputusannya dengan matang, baik soal proses politik yang sudah berjalan di DPR maupun proses hukum Komjen Budi di KPK.
“Ini dua hal yang harus dipikirkan matang-matang. Ini ibaratkan buah simalakama. Maju kena mundur kena, dia juga harus menghargai proses politik di DPR,” jelasnya.
Terkait upaya mempraperadilkan KPK yang telah menetapkan Budi sebagai tersangka, yang dinilai sejumlah pihak di luar aturan perundang-undangan, Sudding menyerahkannya kepada Komjen Budi.
Mengenai kemungkinan Jokowi membatalkan pencalonan Budi dan mengusulkan nama baru, Sudding menilai hal itu akan menjadi perdebatan karena DPR sudah menuntaskan tugas politiknya sebagaimana usulan presiden.
“Ini bisa saja akan terjadi perdebatan, seandainyanya sebelum fit and proper test nama itu ditarik, itu tidak ada masalah,” tandasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding tidak menepis bahwa keputusan melantik atau tidak calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan menjadi dilema bagi Presiden Joko Widodo, yang sampai saat ini belum bersikap pasca disetujui DPR.
“Memang ini sangat dilema buat Pak Jokowi, saat dia mengajukan nama untuk pengangkatan dann pemeberhentian kapolri sebagaimana amanat undang-undang dan sudah melalui mekanisme,” kata Sudding di gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/1).
Namun, pentolan fraksi Hanura di DPR ini menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Jokowi, apakah akan melantik Budi yang telah mendapat restu DPR atau tidak.
Dia hanya menyarankan agar presiden mempertimbangkannya keputusannya dengan matang, baik soal proses politik yang sudah berjalan di DPR maupun proses hukum Komjen Budi di KPK.
“Ini dua hal yang harus dipikirkan matang-matang. Ini ibaratkan buah simalakama. Maju kena mundur kena, dia juga harus menghargai proses politik di DPR,” jelasnya.
Terkait upaya mempraperadilkan KPK yang telah menetapkan Budi sebagai tersangka, yang dinilai sejumlah pihak di luar aturan perundang-undangan, Sudding menyerahkannya kepada Komjen Budi.
Mengenai kemungkinan Jokowi membatalkan pencalonan Budi dan mengusulkan nama baru, Sudding menilai hal itu akan menjadi perdebatan karena DPR sudah menuntaskan tugas politiknya sebagaimana usulan presiden.
“Ini bisa saja akan terjadi perdebatan, seandainyanya sebelum fit and proper test nama itu ditarik, itu tidak ada masalah,” tandasnya.(fat/jpnn)
