JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke ibu kota baru di Kalimantan, akan dilakukan secara bertahap mulai 2024. IKN akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pendukung.
“Pemerintah saat ini masih fokus menanggulangi pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi. Namun di IKN baru ini kita memiliki harapan besar. Kita mengharapkan hadirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan jutaan lapangan kerja dan kesejahteraan,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, melalui akun resmi Instagram miliknya @suharsomonoarfa pada Senin (15/3).
Dalam video yang diunggah Suharso, ibu kota baru disebut akan mengembangkan ekonomi regional sebesar 4-5 kali menjadi USD 180 miliar. Selain itu, IKN akan menciptakan 4,3 – 4,8 juta lapangan pekerjaan di Kalimantan Timur pada 2045.
“Ibu Kota Negara sebagai Superhub. Superhub IKN bersifat locally integrated, globally connected dan universally inspired,” ungkap Suharso.
Pertama, Superhub sebagai inspirasi universal yaitu Superhub yang menjadi teladan sebagai kota yang hijau, berkelanjutan dan bertaraf hidup tinggi di tengah tantangan perubahan iklim dengan menggunakan teknologi.
Kedua, Superhub dan dunia yaitu Superhub yang membantu menempatkan Indonesia di posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, arus investasi dan inovasi teknologi.
Ketiga, Superhub dan Indonesia yaitu Superhub yang mengubah perekonomian Indonesia menjadi lebih inklusif melalui strategi Tiga Kota yaitu Samarinda, ibu kota baru, dan Balikpapan dengan menjadi penggerak ekonomi bagi Kalimantan Timur.
Selain itu, juga menjadi pemicu untuk memperkuat rantai nilai domestik di seluruh Kawasan Timur Indonesia dan seluruh Indonesia.
Tak Pakai APBN
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pengerjaan megaproyek ibu kota baru di Kalimantan Timur tetap akan berlanjut. Namun, ia mengatakan pemerintah tak akan menggunakan dana APBN semata untuk kelanjutannya, melainkan dengan bergantung pada investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT).
“Pemerintah memastikan tak akan menggunakan dana APBN untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru. Kalau ibu kota negara bisa menjadi pilihan dalam menggenjot investasi, kenapa tidak,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (9/2).
Suharso menyatakan, pengerjaan ibu kota baru akan dimulai pasca wabah pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan. Utamanya dengan menekan angka reproduksi efektif/penularan di bawah 1 persen.
“Bagaimana pandemi bisa kita kendalikan? Ya tadi, artinya kita bisa mencapai 0,9 persen. Ini bisa kita capai dengan disiplin yang tinggi, agar herd immunity tercapai pada bulan September 2021,” ungkapnya.
Menurut dia, pengerjaan awal ibu kota baru akan difokuskan untuk proyek perumahan dan perkantoran yang targetnya rampung pada 2024. Secara perkiraan, nilai dana yang dibutuhkan sebesar Rp 600 triliun, atau 25 persen dari total kebutuhan proyek ibu kota baru.
“Ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar langsung ratusan triliun. Tapi cukup pemerintah sewa saja rumah dan kantor kepada investor swasta,” ujar Suharso.
Suharso menilai, proyek infrastruktur ibu kota baru juga akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Termasuk dapat menyerap antara 1,2-1,3 juta tenaga kerja.
“Dengan demikian perumahan dan perkantoran bisa dibangun oleh swasta. Industri akan berkembang, semen, paku besi, interior, kunci, anak kunci, semua akan bergerak dan ini akan menarik 1,2 sampai 1,3 juta pekerja,” tuturnya. (lp6)
