Anggota DPR dari Fraksi Demokrat Sutan Bathoegana menampik data dari Badan Kehormatan (BK) DPR yang menyebut bahwa dirinya termasuk anggota dewan yang sering tidak masuk saat rapat paripurna di parlemen.
SUTAN disebut hanya mengikuti rapat 25 persen, sedang tidak hadir dengan alasan izin sebanyak 75 persen. Sutan menyatakan data BK itu tidak benar.
“Bohong! Itu ndak ada, itu bohong sama sekali. Saya keras untuk hal yang dibilang saya absen. Coba, coba catat, coba bawa. Bohong. Tidak ada. Coba mana,” kata Sutan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).
Anggota DPR asal Sumut ini menyatakan ia akan mengajukan protes pada BK terkait data yang dianggapnya bohong itu. Menurutnya, ia termasuk pimpinan fraksi dan komisi. Oleh karena itu, tak mungkin tidak hadir dalam rapat paripurna. Ia menampik selalu titip absen saat paripurna.
“Saya akan komplain BK itu. Saya suruh bubar BK itu kalau Sutan Bathoegana ada yang absen saat itu, saya suruh bubar! Catat! Catat! Hayo!. Bilang aja sama orang BK, Sutan Bathoegana nantang, kalo Sutan Bathoegana itu, saya bubarkan itu,” ujarnya dengan nada tinggi.
Di lain pihak, peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan turut menyoroti kehadiran anggota DPR yang kerap membolos.
Dia pun merasa prihatin dengan data yang dilansir oleh Badan Kehormatan (BK) DPR, seharusnya anggota DPR dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat bukan malah sebaliknya.
“Suka bolos, bahkan ada beberapa anggota DPR yang tingkat kehadirannya dalam masa sidang hanya 25 persen saja tetap dapat gaji full. Ini kan miris sekali,” ujar Abdullah, Rabu (15/5).
Selama ini diakui Abdullah bahwa sanksi yang diberikan untuk anggota DPR yang kerap bolos masih sangat lemah. “Ya sanksinya masih sangat lemah, hanya berupa teguran,” sesalnya.
Untuk itu dia meminta agar Ketua DPR Marzuki Alie dan masing-masing fraksi berperan aktif melakukan pengawasan. “Sanksi harus diperkuat soal tingkat kehadiran,’’ katanya. (chi/jpnn)
