JAKARTA-Perambahaan Hutan Tele terus disoal. Beberapa LSM kemarin telah melaporkan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara dan Kepala Dinas Kehutanan Samosir ke Polda Sumut. S
etelah itu, beberapa LSM bertemu dengan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Mereka mambahas fungsi vital Hutan Tele di Desa Partungkot Nagijang dan Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara (Sumut) kini makin terkikis.
Mereka menyebutkan bahwa perambahan hutan yang menjadi-jadi menyebabkan bencana longsor makin sering terjadi di sekitar Danau Toba.
Hutan Tele, yang sebelumnya merupakan Hutan Register 41 dan hutan adat milik marga-marga yang berada di sekitar areal hutan, makin leluasa dirambah sejak Pemkab Samosir, berdasarkan TGHK dan SK Menhut 44/2005, mengubahnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL).
“Sudah berulang kali terjadi bencana longsor dan banjir akibat penebangan hutan, yang menimbulkan korban jiwa. Padahal sebelumnya, tak ada sejarahnya terjadi longsor dan banjir di kawasan sekitar Danau Toba,” kata Ketua Pengurus Forum Peduli Samosir Nauli (Pesona), Rohani Manalu seusai audiensi dengan staf Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan di Jakarta, Rabu (15/5). (mag-20/net/jpnn)
