JAKARTA – Pendanaan partai politik oleh negara lewat APBN terus didorong. Mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, kemarin secara khusus menemui pimpinan MPR untuk menggalang dukungan terkait hal tersebut.
“Alhamdulillah, Bang Taufik (Kiemas), Ibu Melani (Leimena Suharli), dan Pak Farhan (Hamid) sependapat, agar ke depan parpol dibiayai negara,” ujar Rizal Ramli seusai bertemu pimpinan MPR di kompleks parlemen Jakarta kemarin (14/5).
Menurut dia, hanya dengan didanai negara, parpol bisa menjadi lebih berkonsentrasi melahirkan kader-kader muda yang layak memimpin bangsa ke depan. Parpol, lanjut dia, tidak akan lagi disibukkan dengan upaya mencari dana yang tidak sah, seperti praktik selama ini.
“Dalam hitungan saya, APBN hanya perlu mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 triliun,” imbuh anggota tim Panel Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut. Dia memandang jumlah itu tidak seberapa dibanding volume APBN secara keseluruhan. Misalnya, pada APBN 2013, total volumenya Rp 1.683 triliun.
Termasuk, dibanding angka korupsi, jumlah itu belum seberapa. Sekarang ini kan korupsi APBN itu luar biasa,” tandas Rizal. Menurut dia, saat ini angka korupsi APBN mencapai 30 persen ketika proses baru masuk di tingkat pembahasan. Jumlah itu kemudian bertambah waktu realisasi anggaran di lapangan, yaitu 15 persen. “Kondisinya tidak boleh terus-menerus seperti ini. Harus ada terobosan,” ucap Rizal lagi.
Ketua MPR Taufik Kiemas menyambut baik gagasan itu. Menurut dia, ide tersebut memang akan membuka peluang lahirnya anak-anak muda yang pintar dan berkualitas agar bisa tampil menjadi pemimpin. Reformasi pembiayaan parpol juga akan mendorong munculnya masyarakat meritokrasi. Yaitu, hanya mereka yang pintar dan unggul yang layak menjadi pemimpin.(dyn/c2/fat/jpnn)
