JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Di tengah kinerja legislasi yang loyo, DPR malah mencari tambahan pekerjaan baru. Kemarin (15/6) komisi I berencana membentuk tim pengawas Badan Intelijen Negara (BIN). Tim akan disahkan bersamaan dengan fit dan proper test kepala BIN baru.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Komisi I Mahfud Sidiq kemarin (15/6) seusai rapat kerja dengan BIN. Mahfud mengatakan, tim akan beranggota 14 orang yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi I.
Dia mengatakan, orang yang mengisi pos tersebut merupakan anggota dewan pilihan. Mereka harus ahli di bidang intelijen. Wakil rakyat itu juga harus bisa menjaga rahasia negara. Mereka akan disahkan di paripurna. “Kami akan seleksi betul,” ujarnya.
Mahfud menambahkan, tim tersebut tidak turun pada setiap kasus yang diselidiki BIN. Namun, itu hanya pada kasus yang diindikasikan adanya pelanggaran UU dalam tugas pokok intelijen. Tim akan melakukan investigasi. “Tim akan aktif ketika ada pelanggaran UU Intelijen,” katanya.
Sebelumnya berkembang rumor bahwa pembentukan tim itu merupakan strategi DPR untuk mengawasi Sutiyoso, kepala BIN yang baru. Sebab, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang notabene partai pendukung pemerintah.
Mahfud langsung memnolak tudingan tersebut. Menurut dia, pembentukan tim permanen itu sudah sesuai dengan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). “Tidak, sudah sesuai dengan amanat UU,” paparnya. (aph/c6/fat/jpnn/rbb)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Di tengah kinerja legislasi yang loyo, DPR malah mencari tambahan pekerjaan baru. Kemarin (15/6) komisi I berencana membentuk tim pengawas Badan Intelijen Negara (BIN). Tim akan disahkan bersamaan dengan fit dan proper test kepala BIN baru.
Rencana tersebut disampaikan Ketua Komisi I Mahfud Sidiq kemarin (15/6) seusai rapat kerja dengan BIN. Mahfud mengatakan, tim akan beranggota 14 orang yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi I.
Dia mengatakan, orang yang mengisi pos tersebut merupakan anggota dewan pilihan. Mereka harus ahli di bidang intelijen. Wakil rakyat itu juga harus bisa menjaga rahasia negara. Mereka akan disahkan di paripurna. “Kami akan seleksi betul,” ujarnya.
Mahfud menambahkan, tim tersebut tidak turun pada setiap kasus yang diselidiki BIN. Namun, itu hanya pada kasus yang diindikasikan adanya pelanggaran UU dalam tugas pokok intelijen. Tim akan melakukan investigasi. “Tim akan aktif ketika ada pelanggaran UU Intelijen,” katanya.
Sebelumnya berkembang rumor bahwa pembentukan tim itu merupakan strategi DPR untuk mengawasi Sutiyoso, kepala BIN yang baru. Sebab, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut merupakan ketua umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang notabene partai pendukung pemerintah.
Mahfud langsung memnolak tudingan tersebut. Menurut dia, pembentukan tim permanen itu sudah sesuai dengan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). “Tidak, sudah sesuai dengan amanat UU,” paparnya. (aph/c6/fat/jpnn/rbb)
