JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku heran dengan adanya fraksi yang menolak Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang lebih dikenal dengan sebutan dana aspirasi Rp 20 miliar. Padahal menurut Taufik, sejak awal semua fraksi menyetujui program tersebut.
Dia menjelaskan, kronologis usulan program aspirasi daerah pemilihan berawal dari rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi yang dilakukan lebih dari tiga kali.
“Dan itu sudah diumumkan pada rapat paripurna 17 Februari 2015. Kemudian rapat paripurna kedua memutuskan struktur dari tim UP2DP ini. Saya ditunjuk secara aklamasi,” kata Taufik, Ketua Tim UP2DP itu, Selasa (16/6).
Nah, Taufik menjelaskan, sampai tahap itu semua fraksi setuju. “Tidak ada fraksi yang menolak, semua punya argumentasi. DPR sifatnya hanya mengusulkan,” ungkap Taufik.
Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan, dalam hal ini juga dimunculkan aspek keadilan dan pemerataan, sehingga semua fraksi menyetujuinya. “Dari kawan-kawan fraksi itu menyatakan kasihan teman-teman di Komisi I, III, dan XI yang tidak langsung bersinggungan dengan konstituen, sedangkan di Komisi IV, V, dan VIII misalnya sangat dekat dengan masalah konstituen,” katanya.
Menyoal angka Rp 20 miliar per anggota yang beredar, Taufik menjelaskan, memang dibuat sebagai batasan agar ada aspek keadilan setiap anggota DPR punya kesempatan mengusulkan program dengan alokasi yang sama.
“Nah batasan usulan ada yang bilang di atas Rp 20 miliar ada yang di bawah Rp 20 miliar, akhirnya secara rata-rata itu usulan sangat normatif untuk kemerataan,” paparnya.
Menurut Taufik, kalau ada parpol yang berbalik badan dan mengingkari kesepakatan bersama di DPR maka itu hal aneh. “Kalau sekarang ada fraksi menolak aneh, dia memungkiri rapat paripurna. Saya hanya titip pesan tolong berpolitik elegan di DPR, kalau tidak setuju sampaikan dari awal. Artinya di DPR jangan berpolitik makan tulang kawan,” pinta Taufik.
Taufik menegaskan tak ada anggota yang ngotot dengan program ini. Jika tidak setuju dengan program ini maka cukup tidak usah menggunakan haknya.
“Pimpinan DPR hanya memfasilitasi apa yang diatur MD3 dan sumpah janji anggota DPR. Bagi mereka yang menolak tidak usah menggunakan haknya, kalau setuju silakan digunakan haknya. Yang penting tidak usah menghalangi hak anggota lainnya,” pungkasnya. (boy/jpnn)
