JAKARTA- Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) serentak di Nanggroe Aceh Darussalam mendapat perhatian ekstra dari DPR. Satu tim khusus gabungan unsur DPR dan pemerintah akan dibentuk untuk menyupervisi pemilu lokal yang dihelat pada 9 April 2012 itu.
Bahkan, DPR bersama pemerintah bersepakat turun langsung ke Aceh untuk mendeklarasikan Pilkada damai. Perlakuan istimewa semacam itu baru kali pertama terjadi sejak era Pilkada langsung digelar pada 2005.
“Aceh susah payah membangun suasana damai. Jangan sampai itu tercederai pelaksanaan Pilkada serentak. Kami ingin memastikan Aceh tetap damai,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang juga ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh setelah memimpin rapat gabungan di gedung DPR, Kamis
Hadir dalam rapat yang digelar secara terbuka itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen Marciano Norman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary, dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Waidah Suaib. Ada juga Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim beserta jajaran Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.
“DPR dan pemerintah bersepakat membentuk tim gabungan yang bersama-sama melakukan supervisi,” tegas Priyo. Sejumlah perwakilan DPR dan pemerintah pusat juga akan menghadiri deklarasi Pilkada damai di Aceh. “Waktunya nanti dikoordinasikan. Insya Allah DPR saya pimpin bersama teman-teman. Pemerintah terserah, Mendagri atau Menko Polkam,” ujar Ketua DPP Partai Golkar itu.
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, KIP Aceh telah mendata pemilih. Hasilnya, terdaftar 3.227.568 calon pemilih. Dalam Pilkada serentak di 13 kabupaten, 4 kota, plus provinsi itu muncul 144 pasangan calon kepala daerah. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri atas 23 kabupaten dan kota. “Sebanyak lima pasangan untuk provinsi (Pilgub) serta sisanya kabupaten dan kota,” ujar Hafiz.
Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyampaikan, secara keseluruhan situasi wilayah Aceh kondusif. Aktivitas masyarakat berjalan normal. Berkaitan dengan enam kasus penembakan senjata api sepanjang Desember 2011 hingga Januari 2012 di wilayah hukum Aceh, Polri terus melakukan penelusuran. “Dari hasil penyelidikan, telah ditangkap dua orang. Itu masih dikembangkan, apakah terkait dengan lima kasus lain,” tutur Timur.
Polda Aceh dibantu Bareskrim Mabes Polri, lanjut dia, juga sudah membentuk tim untuk mengembangkan terus penyelidikan kasus rangkaian penembakan itu. Semua kasus yang menggunakan senjata api didata. “Telah dilakukan langkah-langkah mengeliminasi masuknya senjata-senjata ilegal. Itu harus melibatkan masyarakat setempat,” terangnya.
Aparat keamanan juga mengimbau masyarakat menyerahkan senjata-senjata ilegal yang masih disimpan. “Hasilnya cukup signifikan. Itu terus kami imbau dalam rangka menciptakan rasa aman,” tegas Timur. (pri/c11/tof/jpnn)
