JAKARTA-Hingga kemarin (16/3), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga meneken draf Keputusan Presiden (Kepres) tentang penonaktifan Gubernur Sumut Syamsul Arifin. Namun dipastikan, draf Kepres sudah berada di meja presiden.
“Tadi kita kontak sekretaris negara, sudah dikirim ke presiden. Dalam satu dua hari ini dipastikan keluar,” terang Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek di kantornya, kemarin.
Dijelaskan, begitu Kepres keluar, Wagub Gatot Pudjonugroho naik posisi menjadi Plt gubernurn
Gatot akan dipanggil untuk penyerahan Kepres mengangkatan dia sebagai Plt gubernur, sekaligus untuk diberi arahan oleh Mendagri Gamawan Fauzi.
Gatot, ketika nanti menjadi Plt gubernur, dilarang mengambil kebijakan-kebijakan strategis, seperti misalnya melakan mutasi-mutasi pegawai. Gatot hanya boleh melakukan penempatan jabatan di pos-pos jabatan yang belum terisi. Itu pun harus dikonsultasikan dulu ke mendagri.
“Sebagai Plt gubernur harus menjaga iklim yang kondusif,” ujar Doni, panggilan akrabnya.
Hanya saja, masih kata Reydonnyzar, jika selama ini ada mutasi-mutasi yang melanggar aturan, sebagai Plt gubernur Gatot boleh menganlirnya. “Kalau diangkat tidak sesuai ketentuan, dapat dianulir,” ucapnya.
Sebelumnya, seperti diberitakan koran ini, Ketua Fraksi PKS di DPRD Sumut Hidayatullah mengatakan, evaluasi jabatan demi efektivitas pemerintahan harus dilandasi pendekatan profesional. “Yang bagus dipertahankan, yang tidak bagus jangan dipertahankan. Jangan ada kelompok yang menyatakan, ini orang Bang Syamsul, ini orang Mas Gatot,” katanya. (sam)
