Labusel Berpeluang Dapat Kuota
JAKARTA – Kabar baik bagi masyarakat yang mengidamkan bekerja sebagai PNS. Pasalnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) sudah berancang-ancang membuka keran seleksi penerimaan CPNS baru Agustus mendatang.
Kabar ini disampaikan Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Ramli E. Naibaho di Jakarta, kemarin (16/4) menuturkan, seleksi CPNS baru yang akan digelar Agustus atau paling molor Oktober, untuk mengisi postur anggaran 2012.
Dia mengatakan, sesuai dengan APBN 2012, kuota CPNS baru itu mencapai 134 ribu kursi. Rinciannya terbagi untuk instansi pusat sejumlah 38 ribu kursi, serta untuk instansi daerah sebanyak 96 ribu kursi. “Kuota ini nanti akan dibagi ke seluruh instansi yang mengusulkan CPNS baru,” katanya.
Ramli menegaskan, kuota nasional itu tidak seluruhnya diisi pelamar CPNS baru. Tetapi juga akan diisi oleh tenaga honorer kategori 1/K1 (digaji APBN atau APBD), honorer kategori 1/K2 (digaji non APBN atau APBD).
Selain itu, Ramli juga mengatakan karena saat ini masih berada dalam masa moratorium CPNS baru, maka pengalokasian kuota tadi tidak sembarang. Yaitu, hanya untuk pos-pos atau bidang pekerjaan yang diperkecualikan terkena moratorium. Seperti guru, dokter, perawat dan bidan.
Selain itu, jatah kursi CPNS baru 2012 ini juga untuk tenaga khusus dan mendesak. Seperti tenaga pengawas penerbangan, pelayaran, penyuluh pertanian, pertambangan, dan sipir. “Khusus dan mendesak artinya jika tidak dipenuhi maka akan menggangu keselamatan dan mengacaukan pelayanan publik,” kata dia.
Tidak kalah penting, Ramli juga mengatakan instansi yang ingin memperebutkan kuota CPNS baru itu harus bekerja keras. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. “Kita sudah tidak asal percaya lagi terhadap usulan kebutuhan pegawai baru yang diajukan instansi,” katanya.
Untuk itu, Ramli mengatakan bagi instansi yang ingin mendapatkan jatah CPNS baru di tengah program moratorium, harus berbuat lebih. Yaitu wajib mencantumkan laporan analisis beban kerja dan peta jabatan. “Jika hanya melayangkan dokumen usulan kebutuhan saja, tidak kami berikan kuota,” tandas Ramli.
Dia mencatat, saat ini sudah ada 33 pemprov, 362 pemkab, dan 88 pemkot yang melayangkan usulan kebutuhan CPNS baru. Tapi dari jumlah tersebut yang benar-benar sudah komplit dokumennya hanya empat pemda. Yaitu Kabupaten Bogor, Jabar, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumut, dan Kota Balikpapan, Kaltim.
Dari empat pemkab ini, Ramli mengatakan total kebutuhan CPNS baru yang diusulkan mencapai 4.962 orang. Rata-rata, formasi yang diusulkan adalah guru kelas yang mengajar SD, serta guru produktif yang mengajar di SMK. Selanjutnya juga ada yang mengusulkan untuk mengisi formasi dokter, perawat, dan bidan. “Karena hanya posisi itu yang diperkecualikan dalam moratorium,” kata dia.
Ramli menambahkan, proyeksi pemberian kuota CPNS baru akan lebih banyak di kabupaten ketimbang di kota atau provinsi. Sebab, terang dia, layanan publik di kabupaten lebih mendesak ketimbang di kota atau provinsi.
Sementara itu, di tingkat instansi pusat Ramli mengatakan sudah ada 23 instansi yang komplit dokumennya. Diantaranya Kemendagri, Kemendag, Kemenkeu, Kemenkum HAM, Kemenkes, Kemenakertrans, Kemensetneg, Kemendikbud, dan Sekretariat MA. Selanjutnya Perpusnas, BPS, BPPT, BPKP, Badan POM, BPK, BNP2TKI, BNN, BMKG, BKKBN, BIN, dan LKPP.
Untuk instansi puat ini, Ramli mengatakan jumlah usulan CPNS baru mencapai 23 ribu orang. Dia menegaskan, meskipun pengusul adalah instansi pusat, tetapi tidak boleh sembarang mengalokasikan CPNS baru. (wan/jpnn)
