JAKARTA-Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi bakal tak terbendung. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) yang menjadi kekuatan penentu dalam sidang paripurna hari ini, hingga tadi malam menyatakan konsisten mendukung kebijakan tersebut.
Legislator Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi XI (Keuangan) DPR Harry Azhar Aziz mengatakan, partainya tidak akan membalik arah dukungan dalam Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan RAPBN Perubahan 2013 hari ini. “Kami tidak dalam posisi main-main. Misalnya hari ini (kemarin, Red) mendukung, lalu besok tiba-tiba menolak, tidak seperti itu,” ujarnya ketika dihubungi tadi malam (16/6).
Menurut mantan Ketua PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, pijakan alasan partainya cukup jelas. Jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, subsidi bakal membengkak dan defisit APBN akan menembus 3,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Padahal, sesuai undang-undang, defisit APBN tidak boleh lebih dari 3 persen output ekonomi nasional. “Masak iya kami mau mendorong pemerintah melanggar undang-undang?,” tanyanya.
Dalam rapat final di Badan Anggaran (Banggar) DPR Sabtu lalu, enam fraksi, yakni yakni Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB dan Hanura, menyatakan dukungan atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi,. Enam fraksi ini memiliki 383 kursi atau 68 persen dari total 560 kursi di DPR. Sehingga, jika sampai dilakukan voting, akan menang dibandingkan tiga fraksi yang menolak kenaikan BBM, yakni PDIP, PKS, dan Gerindra.
Namun, jika Golkar yang memiliki 106 kursi di DPR memutuskan menolak kenaikan harga BBM, posisi akan berbalik. Kalkulasinya, total empat fraksi penolak (PDIP, PKS, Gerindra, plus Golkar) akan memiliki kekuatan 383 kursi, sedangkan lima fraksi pendukung tinggal memiliki 177 kursi.
Jika RAPBN Perubahan yang disepakati Banggar disetujui Paripurna DPR hari ini, pemerintah bakal menaikkan harga premium dan solar menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Saat ini harga kedua komoditas tersebut adalah Rp4.500 per liter. Kenaikan harga BBM disertai dengan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) senilai Rp150.000 per bulan kepada 15,5 juta rumah tangga. Program kompensasi itu dialokasikan selama empat bulan.
Senada dengan Harry, Anggota Komisi Energi VII (Energi) DPR dari Fraksi Golkar Bobby Rizaldi mengatakan, masalah pro-kontra kenaikan harga BBM hendaknya harus dicermati lebih teliti. “Penentang kenaikan BBM sebenarnya belum punya solusi untuk mengamankan volume 48 juta kiloliter (BBM bersubsidi),” ujarnya.
Berdasar kalkulasi pemerintah, jika harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan, konsumsi BBM bersubsidi tahun ini bakal menembus 53 juta kiloliter (kl). Subsidi juga membengkak hingga Rp297 triliun. Namun, jika harga BBM dinaikkan, maka diharapkan akan ada penghematan dan konsumsi bisa dijaga sebesar 48 juta kl, sehingga subsidi pun bisa ditekan menjadi Rp199 triliun.
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memonitor ketat rapat paripurna di DPR hari ini. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah, presiden terus memantau dan mendapatkan laporan terkait pembahasan RAPBN-P 2013.
“Presiden selalu mengikuti, memonitor dan mendapatkan laporan setiap pembahasan RAPBN-P 2013 baik pembahasan di Komisi maupun Banggar. Pemantauan sidang paripurna juga terus dilakukan,” jelas Firmanzah ketika dihubungi koran ini kemarin.
“ Ketika disinggung kapan pemerintah bakal mengumumkan kenaikan harga BBM, Firmanzah masih enggan menjawab. Dia hanya menegaskan, pengumuman tersebut akan segera dilakukan setelah parlemen mengesahkan RUU APBN Perubahan 2013. “Terkait waktu penyesuaian harga BBM bersubsidi akan dilakukan segera setelah DPRI mengesahkan RUU terkait. Waktunya ditunggu saja, nanti akan diumumkan secara resmi,” imbuh dia. (owi/ken/rdl/sof/jpnn)
