JAKARTA- Kinerja kementerian pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah mendapat sorotan. Meski menampik kabar adanya perombakan kabinet (reshuffle), namun pemantauan terhadap kerja para pembantu presiden itu terus dilakukan.
“Itu kan tools-nya ada di UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Mereka yang melaksanakan dan laporan ke presiden,” kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha. Selain rencana yang sudah ditetapkan, ada juga arahan dan instruksi presiden yang diberikan kepada para menteri.
Dia membantah jika ada reshuffle terhadap menteri-menteri yang kinerjanya dinilai kurang. “Justru (kabar reshuffle) itu yang baru kami dengar,” elaknya.
Sebelumnya, Ketua UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, penilaian kinerja kabinet didasarkan pada 356 rencana aksi yang sudah ditetapkan untuk dipantau sejak Januari 2011. Setiap tiga bulan sekali dilakukan pemantauan melalui laporan dari kementerian dan lembaga. Dalam catatan Sekretariat Kabinet, jumlah arahan presiden sejak Januari hingga Juni 2011 mencapai 761. Antara lain 561 arahan spesifik kepada salah satu menteri, 144 arahan kepada beberapa menteri, dan 56 arahan kepada seluruh menteri.
Menurut Seskab Dipo Alam, berdasarkan laporan yang sudah masuk, prosentase yang sudah ditindaklanjuti mencapai 70 persen.
Di tempat terpisah, Kementeraian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) laporan keuangannya jelek. 2009 saja opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan 2010 berujung keputusan disclaimer. Kondisi ini menghembuskan kabar Mendiknas Mohammad Nuh masuk dalam gerbong reshuffle.
Staf Khusus Mendiknas Bidang Komunikasi Media Sukemi menuturkan, kabar tersebut masih sebatas isu. Belum terbukti kebenarannya. “Pada intinya pak menteri (Nuh, red) tetap bekerja optimal,” kata dia.(wan/fal/jpnn)
