JAKARTA- Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan laporan mengenai adanya 21 transaksi keuangan anggota badan anggaran. Laporan tersebut diharapkan bisa memberikan data valid soal adanya permainan anggaran di Banggar.
“Mudah-mudahan temuan ini menunjukkan PPATK sungguh-sungguh memberikan data valid untuk mengungkapkan masalah di Banggar dan partner banggar,” ujar Pramono, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (16/9).
Pramono juga mengungkapkan, kalau dari 21 transaksi keuangan mencurigakan tersebut mengarah pada satu orang anggota Badan Anggaran DPR. Namun, dia enggan menyebutkan nama anggota Banggar tersebut. “Mohon maaf tidak dapat saya sebut nama,” ujarnya.
Dia hanya menyatakan, kalau pimpinan DPR telah membahas masalah tersebut dalam rapat pimpinan. “Nanti, mereka akan memberikan laporan lengkapnya, sekarang masih dugaan sementara, belum laporan hasil analisa,” tandas politisi PDIP tersebut.
Senada dengan Pramono, Wakil Ketua DPR lainnya Priyo Budi Santoso mengatakan, laporan tersebut diterima Pimpinan sesaat sebelum rapat pimpinan, Kamis kemarin. “Kami juga geleng-geleng mendengarnya,” kata Priyo.
Seperti halnya Pramono, dia juga enggan merinci nama-nama anggota banggar yang disebut memiliki transaksi keuangan mencurigakan tersebut. “Tidak etis kalau saya sebutkan nama,” ujarnya.
Sementara itu, hingga saat ini, Banggar DPR masih tergolong yang belum terpantau secara maksimal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berbeda dengan sejumlah komisi atau alat kelengkapan lain di DPR yang rapat nya kerap mendapatkan “pendampingan” dari KPK, tidak demikian halnya dengan Banggar.
“Sampai sekarang belum ada (pendampingan rapat-rapat Banggar, Red),” kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di Gedung DPR, kemarin (16/9). Menurut Busyro, KPK tentunya akan menyambut baik kalau Banggar berinisiatif mengundang KPK dalam rapat pembahasan anggaran. “Kalau nanti diajak tentu kami respon,” tegasnya.
Dia berharap KPK dan DPR bisa terus membangun sinergi bersama. Terutama dalam pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Menghadirkan KPK dalam rapat-rapat DPR dapat menjadi salah satu pintu masuknya. “Kalau diundang (Banggar, Red) ya kami pasti ikut,”katanya. (dyn/pri/jpnn)
