JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman dinilai tidak lazim dan akan menciptakan kekisruhan baru di tubuh Polri. Demikian juga dengan keputusan Jokowi mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.
Hal itu disampaikan Pemimpin Redaksi Media Indonesia, Usman Kansong, dalam dialog BeritaSatu View yang ditayangkan televisi Berita Satu, Sabtu (17/1). Menurutnya, baru kali ini Indonesia memiliki tiga Kapolri.
Pertama Kapolri yang diberhentikan dengan hormat, yakni Jenderal Sutarman. Kedua, Kapolri yang belum dilantik, Komjen Budi Gunawan. Ketiga, Kapolri yang hanya melaksanakan tugas, Komjen Badrodin Haiti.
“Pak Badrodin itu Plt dari Kapolri yang mana? Apakah Plt dari yang baru diberhentikan atau dari yang belum dilantik?” katanya.
Menurut hemat Usman, sebaiknya Jokowi mempercepat pelantikan Budi Gunawan. Ini perlu dilakukan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa lembaga kepresidenan memiliki komitmen mengikuti aturan main dalam pengelolaan negara. (ald/rmo/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keputusan Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman dinilai tidak lazim dan akan menciptakan kekisruhan baru di tubuh Polri. Demikian juga dengan keputusan Jokowi mengangkat Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.
Hal itu disampaikan Pemimpin Redaksi Media Indonesia, Usman Kansong, dalam dialog BeritaSatu View yang ditayangkan televisi Berita Satu, Sabtu (17/1). Menurutnya, baru kali ini Indonesia memiliki tiga Kapolri.
Pertama Kapolri yang diberhentikan dengan hormat, yakni Jenderal Sutarman. Kedua, Kapolri yang belum dilantik, Komjen Budi Gunawan. Ketiga, Kapolri yang hanya melaksanakan tugas, Komjen Badrodin Haiti.
“Pak Badrodin itu Plt dari Kapolri yang mana? Apakah Plt dari yang baru diberhentikan atau dari yang belum dilantik?” katanya.
Menurut hemat Usman, sebaiknya Jokowi mempercepat pelantikan Budi Gunawan. Ini perlu dilakukan untuk memperlihatkan kepada publik bahwa lembaga kepresidenan memiliki komitmen mengikuti aturan main dalam pengelolaan negara. (ald/rmo/jpnn)
