JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto menilai salah satu penyebab korupsi di Indonesia karena gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk kepala daerahnya masih rendah. Untuk itu, ia menawarkan gaji tinggi untuk mencegah korupsi Sebaliknya, Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, gaji dan tunjangan ASN sudah cukup besar. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan melakukan korupsi.
Prabowo Subianto awalnya mengatakan, pihaknya bakal mensejahterakan aparat penegak hukum (APH) agar tidak tergoda perilaku koruptif. Dia menilai, kecukupan materi dapat menekan praktif koruptif.
“Kami ingin menyelesaikan dari mulainya masalah, adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang mengambil keputusan,,” kata Prabowo saat memaparkan visi-misi dalam debat sesi pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).
Mantan Danjen Kopassus ini menyebut, mensejahterakan aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan polisi dapat mengurangi massifnya praktik koruptif. “Sehingga dia tidak bisa tergoda oleh godaan-godaan kolektor atau yang akan menggembok,” ucapnya.
Oleh karena itu, untuk mensejahterakan masyarakat dan aparat penegak hukum ini, negara harus mampu menguasai sumber ekonomi. Dia pun berjanji akan memberikan kepastian hukum kepada semua lapisan masyarakat
“Untuk itu kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi bangsa Indonesia. Itu strategi utama kita, kita bisa mendapatkan kepastian hukum, bukan hukum untuk orang-orang kuat atau orang-orang kaya saja,” pungkasnya.
Jokowi: Birokrasi Ramping
Namun Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi), membantah pendapat itu . “Saya tidak setuju yang disampaikan Pak Prabowo, karena kita tahu gaji ASN sudah cukup, ditambah dengan tunjangan kinerja itu besar,” ujar Jokowi dalam debat perdana pilpres 2019 di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai perampingan birokrasi menjadi salah satu kunci penanggulangan korupsi. Ditambah dengan transparansi rekrutmen ASN, serta penempatan kerja sesuai dengan prestasi dan kompetensinya.
“Menurut saya perampingan birokrasi, rekutmen putra-putri terbaik bangsa, dan mutasi jabatan sesuai dengan prestasi, rekam jejak,” jelasnya.
Jokowi mengatakan, strategi untuk menekan politik biaya tinggi di Indonesia adalah dengan rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Tak hanya untuk pejabat politik, Jokowi mengatakan rekrutmen yang transparan dan akuntabel ini juga perlu diterapkan di seluruh lini, termasuk pemerintahan.
Dengan rekrutmen yang transparan, akuntabel dan tanpa nepotisme itu, Jokowi menyampaikan, akan diperoleh putra-putri terbaik bangsa baik di politik maupun pemerintahan. Jokowi lantas menyampaikan, pemerintah saat ini sudah menerapkan rekrutmen transparan dan akuntabel, misalnya untuk CPNS.
Bahkan, Presiden ke-7 RI itu menceritakan putrinya sendiri, yakni Kahiyang Ayu tidak lolos tes CPNS. Itu menegaskan bahwa tidak ada nepotisme dalam rekrutmen pegawai pemerintah.
“Sekarang sudah kita lakukan, contoh rekrutmen ASN kita dilakukan secara terbuka. Semuanya bisa cek. Hasilnya bisa dicek. Anak saya tidak bisa diterima karena memang tidak lulus,” katanya dalam debat yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, pemilihan pejabat politik ataupun pemerintah harus didasarkan pada kompetensi. Bukan berdasarkan kemampuan finansial, bukan juga nepotisme.
“Oleh karena itu, untuk pejabat, birokrasi rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana, dengan standar jelas,” ucapnya.
Sebelumnya, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan visi-misi mereka dalam debat perdana pilpres 2019, Kamis (17/1) malam. Jokowi mengatakan, visi mereka adalah Indonesia Maju.
“Visi kami adalah Indonesia Maju. Kami menawarkan optimisme dan Indonesia yang berkeadilan. Saya ingin Indonesia semakin maju, semakin demokratis. Semakin modern sebuah negara maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik,” ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
Menurut Jokowi, menuju Indonesia yang semakin demokratis dan modern bukan hanya pemenuhan terhadap hak sipil dan politik. Tetapi ada hak-hak yang lain, misalnya pemenuhan hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya.
“Bukan hanya hak sipil dan politik yang penting, tapi pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia,” katanya.
Prabowo Bilang Penegakan Hukum Tak Adil
Sedangkan Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto menyinggung urusan penegakan hukum dalam debat pertama. Menurutnya ada ketidakadilan dalam penegakan hukum kepada warga negara.
Termasuk dalam kebebasan menyampaikan pendapat dan pilihan dianggapnya belum memenuhi unsur keadilan. Terutama bagi kalangan yang levelnya di bawah.
“Sebagai contoh kalau ada kepala daerah yang dukung paslon 1, itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi, ada kepala desa mendukung kami itu ditangkap. Jadi, itu tidak adil,” ujar Prabowo dalam debat perdana Pilpres di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1).
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno (Sandi) juga berbicara tentang kepastian hukum di Indonesia. Sandi menyebut, kepastian hukum ini dapat menyelesaikan masalah minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia.
“Negeri ini yang kaya ini masih menyisakan masalah lapangan pekerjaan yang susah, karena ketidakpastian hukum,” kata Sandi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menegaskan, jika Prabowo-Sandi memenangkan Pilpres 2019 maka pihaknya akan membuka seluasnya lapangan kerja. “Ini untuk menghadirkan rasa keadilan hari masyarakat, karena masih banyak mengeluh itu PR kita,” ucapnya.
Menanggapi hal itu, Capres nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan ketidakadilan penegakan hukum ini. Dia meminta agar semuanya diselesaikan melalui aturan hukum yang berlaku, bukan saling tuduh.
“Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita negara hukum, kalau ada bukti, sampaikan saja ke aparat hukum,” timpal Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi meminta agar kubu Prabowo tidak terburu-buru menyampaikan sesuatu yang belum terbukti kebenarannya. Supaya tidak terjadi penyebaran hoax.
Dalam hal ini, Jokowi menyinggung kasus Ratna Sarumpaet ketika mengaku dianiaya, tapi setelah ditelusuri didapati fakta ternyata itu hanya hoax.
“Jangan grusah-grusuh, misalnya Jurkam Prabowo, katanya dianiaya, kemudian konpers akhirnya apa yang terjadi, ternyata operasi plastik,” pungkasnya. (jpg)
