SUMUTPOS.CO – Rangkaian penyelenggaraan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) maju dari rencana awal. Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto menyebut, seleksi bakal digelar pada Maret 2024. Tahun ini, seleksi digelar tiga periode sebelumnya, pemerintah memprediksi proses seleksi akan mulai dilaksanakan pada Mei 2024.
Namun, menurut Haryomo, secara jadwal proses pembukaannya dilakukan pada minggu ketiga Maret 2024. Rekrutmen diawali dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) bersamaan dengan sekolah kedinasan. “Periode pertama akan dilaksanakan pengumuman dan seleksi administrasi, yang akan dimulai pada minggu ketiga Bulan Maret 2024,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Rabu (17/1).
Setelahnya, seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS dan seleksi kedinasan bakal dimulai pada pekan keempat bulan Mei 2024. Disusul, seleksi kompetensi bidang (SKB) di Juli 2024. “Sehingga, pengumuman periode pertama dilaksanakan minggu ketiga bulan agustus 2024,” sambungnya.
Untuk seleksi di periode kedua, pengumuman dan seleksi administrasi dijadwalkan pada untuk CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada pekan kedua Juli. Tes SKD untuk CPNS dan seleksi kompetensi teknis bagi PPPK periode kedua ini rencananya dimulai pada minggu pertama Agustus sampai awal September.
Kemudian, bagi yang lolos SKD CPNS akan lanjut mengikuti SKB periode kedua pada pekan kedua September hingga pekan ketiga Oktober. Dengan begitu, dijadwalkan untuk pengolahan dan pengumuman hasil seleksi periode kedua pada minggu kedua November 2024.
Sementara itu, lanjut dia, untuk seleksi CASN periode ketiga akan dimulai pada pekan keempat Agustus 2024. Diawali dengan pengumuman dan seleksi administrasi bagi CPNS dan PPPP. Lalu, SKD CPNS dan seleksi kompetensi teknis bagi PPPK periode ketiga dilaksanakan pada pekan keempat Oktober sampai pekan ketiga November. Setelahnya, SKB bagi peserta seleksi CPNS dilaksanakan pada minggu keempat November sampai minggu ketiga Desember. “Sehingga pengolahan dan pengumuman seleksi periode 3 dilakukan pada minggu ketiga bulan Januari (2025, red),” jelasnya.
Pada bagian lain, rangkaian seleksi CASN 2023 sudah memasuki tahap akhir. Saat ini, para peserta yang lolos tengah menjalani proses penetapan Nomor Induk PPPK yang ditargetkan rampung pada 13 Februari 2024. Haryomo menyebut, sempat ada hambatan dalam proses pengisian daftar riwayat hidup (DRH) karena terbatasnya kapasitas fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan peserta.
Hingga saat ini, pengisian DRH pada PPPK guru baru terisi 158.209 dari total 230.707 peserta yang lolos seleksi. Sedangkan pada PPPK teknis, dari total 55.793 peserta lolos, baru 39.124 peserta yang mengisi DRH. Sementara dari 126.212 peserta yang lolos PPPK tenaga kesehatan, yang sudah mengisi DRH baru 76.121 peserta.
Dalam penyelenggaraan seleksi tahun lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas telah melakukan beberapa evaluasi dan perbaikan. Di mana, salah satu yang menjadi catatannya adalah belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah. Bahkan, ia mengaku, banyak tenaga non ASN yang protes pada pihaknya terkait formasi CASN 2023 yang dinilai sedikit. “Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55 persen. Sedangkan untuk formasi PPPK, sekitar 23 persen yang tidak terisi,” ungkapnya.
Secara nasional, kata dia, KemenPANRB telah menetapkan kebutuhan ASN tahun 2023 sebanyak 1.030.751. Sayangnya, tidak semua kebutuhan diusulkan formasinya oleh instansi pusat dan daerah. Tahun lalu, formasi yang diajukan hanya 567.166 sesuai usulan dari instansi pusat dan daerah.
Dari keseluruhan formasi tersebut, 20.890 formasi untuk CPNS. Kemudian, 230.707 formasi terisi dari PPPK guru, 126.212 formasi terisi dari PPPK tenaga Kesehatan, serta 55.793 formasi terisi dari PPPK tenaga teknis lainnya. “Sehingga secara umum, 133.564 formasi yang dibuka tahun 2023 belum terisi atau sekitar 23 persen dari total formasi yang dibuka,” keluhnya.
Karenanya, dia berharap, kekurangan formasi dan pemenuhannya tersebut dapat diperbaiki pada seleksi CASN 2024. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk bisa mengusulkan formasi lebih awal serta disesuaikan dengan kebutuhan jabatan di wilayahnya.
Selain formasi, Anas juga memberi catatan khusus mengenai belum terpenuhinya kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, khususnya untuk tenaga non-ASN. Selain itu, untuk PPPK, persyaratan wajib berpengalaman minimal 2 tahun pada bidang yang relevan dengan jabatan yang dilamar ternyata belum banyak dipenuhi oleh peserta formasi khusus non ASN.
Disabilitas Bisa Jadi Perwira atau Bintara
Proses rekrutmen Polri menunjukkan keberpihakannya terhadap penyandang disabilitas. Asisten Kapolri Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo melakukan terobosan dengan membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Bukan hanya bintara, bahkan bisa menjadi perwira.
Mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu menuturkan, lowongan untuk penyandang disabilitas ini merupakan bentuk Polri mewujudkan kesetaraan bagi setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. “Tahun ini, Polri merekrut untuk kelompok disabilitas,” paparnya.
Ada sejumlah regulasi yang mendasari rekrutmen untuk penyandang disabilitas. Yakni, Undang-Undang (UU) Nomor 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lalu, ada pula Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27/202, Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28/2021, Peraturan Menteri Pan-RB nomor 29/2021, dan Peraturan Kapolri Nomor 10/2016 tentang Penerimaan Anggota Polri. “Dasar hukumnya jelas,” urainya.
Dalam rekrutmen untuk penyandang diaabilitas tersebut terdapat dua jalur. Yakni, bintara untuk lulusan tingkat SMA dan SMK, serta siswa inspektur polisi sumber sarjana (SIPSS) untuk lulusan perguruan tinggi. “Dua jalur itu,” paparnya.
Untuk penempatannya, lanjutnya, setelah lolos rekrutmen para penyandang disabilitas akan ditempatkan di sejumlah bidang, diantaranya teknologi informasi, siber, bagian keuangan, perencanaan, administrasi, dan bidang lain non lapangan. “Semua otu dengan pertimbangan yang matang,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Kebijakan yang menyetarakan disabilitas yang dilakukan Polri tersebut menyusul sejumlah kepolisian negara maju. Seperti, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. “Sebagai referensi, tiga negara maju ini sudah rekrutmen untuk penyandang disabilitas,” jelasnya.
Rekrutmen SIPSS penyandang disabilitas akan dibuka 26 Januari hingga 1 Maret 2024. Pendaftarannya akan dilakukan secara online melalui https://penerimaan.polri.go.id/. “Silahkan mendaftar,” jelas mantan Kadivhumas Polri tersebut.
Dia mengatakan, sebenarnya pada penerimaan ASN Polri 2023 jalur PPPK terdapat satu penyandang disabilitas yang diterima. Seorang perempuan penyandang tuna daksa yang saat ini bekerja di Polda Sumsel menjabat Arsiparis atau Kearsipan. “Lulusan D3 jurusan Manajemen Perusahaan,” jelasnya.
Sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan rekrutmen anggota Polri akan dibuka. Saat ini jumlah personel Koorps Bhayangkara mencapai 447.278 orang, namun jumlah tersebut hanya 50,7 persen dari daftar susunan personel (DSP). DSP merupakan kebutuhan ideal jumlah personel Polri. “Kebutuhan ideal jumlah anggota Polri sesuai DSP adalah 881 ribu orang,” ujarnya.
Menurutnya, Polri juga membuat kebijakan untuk inklusi dengan membuka lowongan pada jalur bintara dan SIPSS. “Semua sedang dipersiapkan,” terang mantan Kabareskrim tersebut. (mia/idr/jpg)
