JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto menilai Presiden Joko Widodo yang dikenak taktis dalam mengambil kebijakan terkesan tak bisa berkutik dan lambat dalam menyelesaikan persoalan KKP-Polri. Padahal, Jokowi dituntut menunjukkan sikap kenegarawanannya menyikapi masalah ini.
“Sekarang Jokowi dituntut segera menentukan sikap kenegarawanannya. Jokowi dikenal taktis dalam mengambil setiap sikap dan kebijakan. Tapi terkait Polri dan KPK ini seperti beliau sangat lambat bahkan cenderung melakukan pembiaran,” kata Didik di Jakarta, Rabu (18/2).
Dia khawatir bila terus dibiarkan berlarut-larut, maka akan timbul persoalan baru kenegaraan yang lebih rumit dan menimbulkan ketidakpastian khususnya dalam proses penegakan hukum, penciptaan rasa aman pada masyarakat dan perwujudan pememerintahan bersih dan bebas korupsi.
Sebetulnya, kata Didik, kalau Presiden mau mengambil sikap, semua jalan sudah tersedia baik dalam standing legal maupun politis. Baik UU Kepolisian maupun UU KPK sudah jelas memberikan jalan. Begitu juga secara politis, Presiden punya kewenangan yang cukup untuk mengambil sikap cepat atas nama penegakan hukum dan kepentingan bangasa.
“Sikap Presiden Jokowi saat ini memang cukup menggelikan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Seorang pemimpin bangsa dituntut untuk mengambil sikap bijak dan tepat disaat kritis dengan tetap mengedepankan konstitusi dan UU serta mendengar suara rakyat,” jelasnya.
Nah, kalau keputusan tidak segera diambil, Didik memprediksi akan terjadi kekacauan hukum, politik dan sosial karena tidak ada kepastian. Bahkan hal ini akan berimbas juga pada stabilitas ekonomi, maka rakyat akan semakin dibuat susah oleh Jokowi.
“Kalau itu terjadi maka rakyat yang akan menanggung deritanya. Rakyat sudah cukup susah sebagai imbas dari kenaikan BBM, elpiji, kenaikan TDL,” tandasnya.(fat/jpnn)
