JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim Konsultatif Independen memberikan tujuh butir rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam keputusannya, Tim Konsultatif Independen kembali meminta agar Jokowi tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Ketua Tim Konsultatif Independen, Buya Syafii Maarif menyatakan apabila rekomendasi mereka tidak ditanggapi Jokowi maka bisa mendatangkan resiko.
“Ini kan imbauan, kalau tidak diindahkan itu resikonya semakin besar,” kata Buya di kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa (17/2).
‎Sementara itu, anggota Tim Konsultatif Independen, Imam Prasodjo menyatakan Tim Konsultatif mencari jalan keluar yang terbaik terkait kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri.
Imam bersyukur apabila rekomendasi yang disampaikan Tim Konsultatif Independen didengarkan oleh Jokowi.
“Semoga bisa menjadi kontribusi yang positif,” ucapnya.
Sebaliknya, Imam tidak mempermasalahkan apabila rekomendasi Tim Konsultatif Independen tidak didengarkan.
“Ya itu hak presiden,” tandasnya. ‎(gil/jpnn)‎
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim Konsultatif Independen memberikan tujuh butir rekomendasi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam keputusannya, Tim Konsultatif Independen kembali meminta agar Jokowi tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Ketua Tim Konsultatif Independen, Buya Syafii Maarif menyatakan apabila rekomendasi mereka tidak ditanggapi Jokowi maka bisa mendatangkan resiko.
“Ini kan imbauan, kalau tidak diindahkan itu resikonya semakin besar,” kata Buya di kantor Maarif Institute, Jakarta, Selasa (17/2).
‎Sementara itu, anggota Tim Konsultatif Independen, Imam Prasodjo menyatakan Tim Konsultatif mencari jalan keluar yang terbaik terkait kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri.
Imam bersyukur apabila rekomendasi yang disampaikan Tim Konsultatif Independen didengarkan oleh Jokowi.
“Semoga bisa menjadi kontribusi yang positif,” ucapnya.
Sebaliknya, Imam tidak mempermasalahkan apabila rekomendasi Tim Konsultatif Independen tidak didengarkan.
“Ya itu hak presiden,” tandasnya. ‎(gil/jpnn)‎
