JAKARTA, SUMUTPOS.CO – KPK akhirnya membeberkan jual beli jabatan di tubuh Kementerian Agama (Kemenag) yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mochammad Romahurmuziy alias Romy. Dari sana terungkap, berapa suap yang harus diberikan untuk menduduki jabatan kepala kantor wilayah (Kakanwil) Kemenag (tingkat provinsi) dan kepala kantor (Kakan) di tingkat kabupaten/kota.
Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah membeberkan, untuk bisa duduk di kursi Kakanwil Kemenag Jawa Timur (Jatim), fulus yang dibutuhkan Rp250 juta. Sedangkan untuk jabatan Kakan Kemenag Gresik, dibutuhkan Rp50 juta.
Itu pula yang dilakukan Haris Hasanudin dan Muafaq Wirahadi. Keduanya akhirnya bisa merengkuh jabatan tersebut setelah menyetorkan uang kepada Romy. Akibat kasus itulah, Romy diringkus petugas KPK di Hotel Bumi Surabaya pada Jumat (15/3).
Mulai kemarin, Romy, Haris, dan Muafaq berstatus tersangka korupsi dan harus mendekam di tahanan. KPK menjebloskan mereka ke sel yang berbeda. Romy ditahan di rutan cabang KPK di belakang gedung baru KPK atau Gedung Merah Putih. Haris disel di rutan cabang KPK di gedung lama KPK. Sedangkan Muafaq dikurung di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur.
Mengapa setoran diberikan kepada Romy? Febri menjelaskan, Romy punya pengaruh di Kemenag. Maklum saja, selama ini Kemenag dipimpin Lukman Hakim Saifuddin yang juga satu partai dengan Romy. “RMY (Romy, Red) dia punya power dan pengaruh. Posisinya itu Ketum (PPP, Red),” kata Febri di gedung KPK kemarin.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, KPK masih terus mendalami praktik jual beli jabatan di Kemenag. Upaya pendalaman perkara juga terus dilakukan. “KPK masih berupaya memperkaya semua informasi yang berhubungan dengan kasus ini,” ucapnya.
Meskipun begitu, tegas Laode, Romy tidak mungkin bisa bekerja sendirian dalam praktik jual beli jabatan tersebut. Sebab, posisinya bukan pejabat Kemenag. Dia merupakan ketua umum partai politik dan anggota DPR. Karena itu, Laode yakin ada peran pihak lain yang membantu Romy.
Laode lantas menjelaskan konstruksi perkara yang membuat ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim disegel KPK. Akhir 2018 Kemenag mengumumkan proses seleksi terbuka melalui sistem layanan lelang jabatan calon pejabat pimpinan tinggi. Salah satu jabatan yang dilelang adalah Kakanwil Kemenag Jatim. Informasi lelang itu bisa diakses melalui http://seleksijpt.kemenag.go.id/.
Selama proses seleksi, lanjut Laode, terdapat beberapa nama pendaftar. Termasuk Haris yang membidik jabatan Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim. Sementara itu, Muafaq juga melamar menjadi Kakan Kemenag Kabupaten Gresik. Namun, jalur dan waktunya berbeda.
Ternyata, dalam perjalanannya, nama Haris tidak muncul dalam tiga nama calon Kakanwil Kemenag Jatim yang diusulkan kepada Lukman. Menurut informasi, hal itu terjadi karena Haris sempat dijatuhi sanksi administrasi kepegawaian berupa penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Karena pernah dijatuhi sanksi kepegawaian kategori sedang, Haris memang seharusnya tidak lolos dalam seleksi administrasi.
Kenyataannya, peta berubah. Haris tetap diloloskan hingga akhirnya menjadi Kakanwil Kemenag Jatim. Bahkan, dia dilantik Menteri Agama Lukman Hakim pada 5 Maret lalu. Setelah resmi dilantik sebagai Kakanwil Kemenag Jatim, Haris dikontak Muafaq. Dalam komunikasi tersebut, Muafaq meminta bantuan Haris untuk dipertemukan dengan Romy. Kemudian, pada 15 Maret Muafaq, Haris, dan Abdul Wahab bertemu dengan Romy untuk menyerahkan uang Rp50 juta.
Haris dan Muafaq Pernah Sekantor
Sementara itu, selama ini Haris Hasanudin dan Muafaq memang dikenal dekat. Sebab, keduanya sama-sama menjadi pejabat di Kemenag Surabaya pada 2017. Saat itu Haris menjabat kepala Kemenag Surabaya dan Muafaq menjadi Kasi Agama Islam Kemenag Surabaya.
Sebelum menjabat di Kemenag Surabaya, Muafaq pernah menjabat Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Gresik pada 2016. Saat itu dia meninggalkan catatan merah. Banyak guru madrasah yang sambat karena tunjangan profesi pendidik (TPP) guru dipotong.
Nilai TPP guru madrasah saat itu baru Rp1,5 juta per bulan. Namun, pencairannya dilakukan enam bulan sekali. Itu pun tidak penuh. “Saat itu banyak guru yang mengeluhkan potongan yang dilakukan pihak Kemenag (Gresik, Red),” ujar Pengasuh Ponpes Bumi Aswaja Kabupaten Gresik Irsyad Ibad.
Sebagai teman dekat, Irsyad mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Muafaq. Namun, Muafaq memang dikenal sangat berani meski baru menjabat kepala seksi. “Keberaniannya itu terkadang tidak mempertimbangkan risiko,” ucapnya.
Pengurus Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, M Syafi’i mendapat keluhan yang sama dari para guru madrasah di lingkungan LP Ma’arif. Menurut dia, pemotongan tersebut sudah berlangsung lama. Namun, tidak ada guru yang berani protes. “Mereka rata-rata ikhlas,” katanya.
Karir Haris sejatinya tidak kalah cepat. Pada 2017 dia masih menjabat kepala Kemenag Surabaya. Kemudian, dia dimutasi sebagai Kabid Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Jatim pada September 2018.
Baru menjabat sebulan, dia langsung dipercaya sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Kemenag Jatim. Syamsul Bahri selaku pejabat lama dipindah ke UINSA (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel). Haris baru menjabat Kepala Kemenag Jatim secara definitif pada awal Maret.
Di sisi lain, rumah Haris di Jalan Siwalankerto Utara No 3, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, terlihat sepi. Di rumah itu pula dia sering menerima para tamu. “Kadang di sini, kadang di rumah dinasnya di daerah Ketintang,” ujar Ikhwanul Hakim, anak pertama Haris.
Jawa Pos juga sempat mendatangi rumah Muafaq di Kecamatan Kedamean. Kurniyat, istri Muafaq, terlihat tabah meski suaminya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Bapak itu orangnya jujur, baik sama orang,” ucapnya.
Kurniyat mengaku berada di rumah saat tiga petugas KPK datang. Koper yang biasa dibawa Muafaq sempat digeledah. Namun, tidak ada barang yang disita. Yang dibawa justru tas cokelat miliknya. “Tas ransel bapak rusak. Jadi, dia kemarin bawa tas saya untuk ke kantor. Itu yang dibawa (petugas KPK, Red),” katanya.
Menag Minta Segel Dibuka
Menag Lukman Hakim Saifuddin akhirnya memberikan keterangan atas kasus yang mendera koleganya di PPP dan anak buahnya di Kemenag. Terkait dengan penyegelan ruang kerjanya, dia berharap bisa dibuka dan difungsikan kembali.
Lukman berharap penyegelan ruang kerjanya, termasuk ruang kerja Sekjen Kemenag dan Biro Kepegawaian bisa segera dituntaskan. “Mudah-mudahan besok atau Senin sudah bisa dilakukan tindak lanjut penyegelan,” katanya di Kantor Kemenag.
Dia kemudian menjawab pertanyaan tentang proses seleksi jabatan kepala Kantor Kanwil Kemenag Jatim. Sebab, KPK menyebut, dari kandidat tiga besar yang disodorkan kepada Lukman, tidak ada nama Haris. Tetapi, akhirnya Haris terpilih sebagai kepala kanwil Kemenag Jatim. Karena itu, muncul dugaan bahwa Rommy memiliki pengaruh kuat di lingkungan Kemenag. “Ini pertanyaan sudah materi hukum. Intinya tentu harus ditanyakan ke pihak KPK terkait keterangan yang disampaikan,” jelasnya.
Pada prinsipnya, Lukman mengatakan, pihaknya melakukan pengisian jabatan sesuai dengan ketentuan regulasi dan undang-undang. Dia menyatakan pada saatnya nanti memberikan keterangan lebih detail.
Politikus PPP itu menjelaskan, terkait dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT), dirinya, termasuk jajaran Kemenag, pasti merasakan keprihatinan, kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan. Perasaan tersebut semakin diderita jajaran Kemenag karena seharusnya menjalankan roda pemerintahan dengan kinerja yang mencerminkan nilai-nilai agama. Termasuk nilai bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Lukman menyadari betul bahwa masyarakat kecewa dan marah atas kejadian tersebut. “Untuk itu, Kementerian Agama menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat,” tuturnya.
Suharso Monoarfa Gantikan Romy Pimpin PPP
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Plt ketua umum melalui musyawarah kerja nasional yang dilangsungkan kemarin. Itu dilakukan setelah Ketua Umum Romahurmuziy tersandung kasus hukum di KPK.
“Atas dasar pertimbangan mahkamah partai dan fatwa dari majelis syariah, maka seluruh wakil ketua umum menyetujui atas pertimbangan majelis tersebut dan disampaikan oleh majelis syariah,” ungkap Wakil Ketua Umum Amir Uskara, kemarin.
Suharso saat ditemui di tempat yang sama mengatakan, dalam dua hari terakhir dikejutkan oleh berita penangkapan Romy. “Atas nama partai dan meneruskan permohonan maaf atas nama Romahurmuziy atas apa yang terjadi dengan dirinya. Mohon dibukakan pintu maaf,” tuturnya.
PPP sendiri rencananya akan menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) pekan depan. Mukernas itu untuk memilih Ketum PPP definitif pengganti Romahurmuziy (Romy). “Insya Allah minggu depan,” ujar Sekjen PPP, Arsul Sani, kepada wartawan, Minggu (17/3).
Kendati demikian, Arsul mengaku belum mengetahui kapan waktu pasti mukernas akan digelar. “(Pokoknya) dalam waktu beberapa hari ke depan,” katanya. (wan/c19/git/jpc)