MEDAN, SUMUTPOS.CO- Efek pemecatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sumatera Utara (Sumut), Fadly Nurzal, menjadikan partai berlambang kabah itu terbelah. Tidak di tingkap pengurus pusat saja, PPP Sumut pun ikut-ikutan terbelah.
Pemecatan yang dilakukan oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) itu membuat pengurus daerah di Sumut silang pendapat. Beberapa Dewan Pimpinan Cabang siap ‘berontak’ sedangkan lainnya malah mendukung pemecatan itu.
DPC yang terang-terangan mendukung keputusan SDA adalah Pakpak Bharat. “Secara pribadi selaku kader partai PPP saya satuju dengan pemberhentian Fadly Nurzal, sebab sejauh ini yang saya rasakan dalam kepemimpinan beliau tidak mampu membangun komunikasi yang baik kepada para pengurus daerah. Dia hanya membangun komunikasi untuk kepentingan pribadinya saja terlebih kepada kami pengurus daerah yang minoritas salalu dipandang sebelah mata,” ungkap Abdul Kahiril Berutu, sekretaris umum PPP Pakpak Bharat
Di sisi lain, pendukung Fadly pun tak mau diam. PPP Tebingtinggi, misalnya, tetap menganggap mantan calon wakil gubernur Sumatera Utara itu sebagai ketua mereka. “Kita masih menganggap bahwa Ketua DPW PPP Sumut adalah masih tetap abang kita Bang Fadly Nurzal. Ini dunia politik, lebih baik terfokus pada penghitungan suara hasil pemilu legislatif, suara PPP harus dijaga,” tegas Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tebingtinggi, Syahbuddin Abduh Hasibuan Sag.
Sebelumnya PPP Langkat dan Asahan malah berkoar akan berontak terhadap keputusan SDA tersebut. “Itu tidak sah dan tidak sesuai mekanisme. Kita akan lawan pemecetan kepada saudara Fadly. Bersama DPC yang lain, kita akan surati DPP. Ini kan bukan milik perseorangan. Jadi kita tidak sepakat,” ujar Ketua DPC PPP Asahan Jamyus Silalahi.
Sementara, PPP Deliserdang dan PPP Binjai lebih memilih bersikap aman. Ketua PPP Deliserdang Waluyo Hadi menginginkan agar konflik ini segera diselesaikan dengan cara yang baik tanpa memperpanjang dan memperkeruh suasana. “Artinya ini kan ada komunikasi yang sedikit terputus. Konflik yang ada ini masih punya ruang untuk kembali seperti semula. Biasalah dalam parpol ada faksi. Cuma masih ada peluang untuk menjembatani perbedaan ini,” ujarnya.
Ketua DPC PPP Binjai Irhamsyah Putra Pohan menyatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada DPW dan DPP. “Kita di DPC tidak bisa mencampurinya. Ini kan urusan DPW dan DPP. Kita menunggu saja apa keputusan mereka. Kalau kita dipanggil nanti untuk memberikan sikap, baru kita sampaikan,” sebutnya.
Sedangkan Ketua DPC PPP Medan Aja Syahri tidak ingin mengomentari hal ini. Dikatakannya saat ini pihaknya sedang berkonsentrasi pada pengawalan suara hasil Pemilu, mengingat banyaknya kemungkinan muncul indikasi kecurangan jika rekapitulasi tidak dijaga.”Saya tidak berani mengomentari hal itu. Saat ini kamu sedang konsentrasi pada (hasil) Pemilu. Jadi biarlah itu jadi urusan Pimpinan diatas. Sementara kami mau menjaga suara saja,” tegasnya.
Kemarin, Fadly Nurzal bersikukuh belum menerima secara resmi soal pemecatannya dirinya. “Hingga sampai sekarang ini saya belum juga menerima surat tersebut. Kalau memang surat itu ada ditujukan untuk saya, maka saya akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi hal ini,” tegas Fadly.
Apa yang terjadi di Sumut setali tiga uang dengan pengurus pusat. Tensi konflik di tubuh partai berlambang kabah itu makin tinggi. Sikap jajaran petinggi DPP pun terbelah dan memperjelas peta pengkubuan yang pro dan kontra SDA.
Di barisan kubu pro SDA terdapat antara lain Waketum Hasrul Azwar, Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha, Ketua DPP PPP Epyardi Asda, dan Djan Faridz yang saat ini menjabat menpera. Sedang di kubu kontra SDA, juga terdapat nama-nama beken, antara lain Sekjen PPP Romahurmuziy, Sekretaris MPP PPP Lukman Hakim Hasibuan, dan tentunya Waketum PPP Suharso Monoarfa yang kena pecat.
Diberitakan, mayoritas Ketua DPC PPP di Jawa Barat, juga menentang pemecatan Ketua DPW PPP Jabar Rachmat Yasin.
Tensi di DPP PPP Memanas
Kemarin, kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, langsung ramai. Dari kubu pro SDA, Ketua DPP PPP Epyardi Asda menggelar keterangan pers. Dia menegaskan, SK pemecatan Suharso Monoarfa dan empat ketua DPW sudah sah, yakni Ketua DPW Sumut, Jatim, Jabar, dan Sulsel.
Dia menyebut pasal 9 ayat 2 AD/ART PPP sebagai dalih bahwa pemecatan yang dilakukan SDA, sudah sah. Pasal itu menyatakan, “Dalam hal yang sangat mendesak, Ketua umum bersama wakil ketua umum, ketua terkait, Sekretaris jenderal, dan wakil sekretaris jenderal terkait, serta ketua pengurus harian DPW/DPC/PAC/PR bersama wakil ketua terkait, sekretaris dan sekretaris terkait dapat menetapkan suatu kebijakan di luar rapat pengurus harian dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah itu harus dipertanggungjawabkan kepada rapat pengurus harian sesuai tingkatannya.
“Dengan demikian, Suryadharma Ali memegang mandat karena ini keadaan mendesak demi menyelamatkan partai,” ujarnya.
Sedang Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha sempat menunjukkan SK pemecatan Suharso. SK diteken SDA dan Syaifullah sebagai wasekjen. Dia mengatakan, dalam keadaan mendesak, untuk membantu ketum, wasekjen bisa ikut meneken SK pemecatan.
“Itu SK bodong karena diteken wasekjen. Mestinya sekjen,” tegas Sekretaris MPP PPP Lukman Hakim Hasibuan.
Konflik makin panas lantaran Ketua DPP PPP Epyardi Asda menyerang Sekjen PPP Romahurmuziy yang juga tidak mengakui SK pemecatan dimaksud. Epyardi menyerang Romi, panggilan akrab Romahurmuziy, ke persoalan pribadi. Romi, kata Epyardi, mestinya bisa mengaca diri. Menurutnya, Romi bisa beken menjadi politisi karena jasa SDA. Sehingga menurut dia, tak semestinya Romi menentang kebijakan SDA.
“Dia (Romi, Red) bisa berjaya tidak terlepas dari jasa Suryadharma Ali. Dia itu dulunya cuma tukang angkat tasnya Suryadharma Ali,” ujar Epyardi dengan nada tinggi.
DPC Diminta Tenang
Sikap tenang ditunjukkan Hasrul Azwar. Menganggap situasi sedang panas, kemarin dia memilih tidak ngantor di DPP PPP. Dia juga enggan masuk dalam aksi saling serang kedua kubu. Namun demikian, dia tetap pada pendiriannya, bahwa SK pemecatan sudah sah.
Dia enggan mengomentari sikap DPC Asahan dan Langkat, yang menentang pemecatan. Ketua Fraksi PPP di DPR RI itu mengimbau para ketua DPC PPP se-Sumut agar tetap tenang.
“Saya minta DPC-DPC tetap tenang, tidak ikut meramaikan situasi. Apa yang dilakukan ketua umum sudah dipikirkan secara matang demi kepentingan partai,” ujar Hasrul kepada koran ini di Jakarta, kemarin.
Terkait sikap Wakil Ketua DPW Sumut Aswan Jaya yang menilai Fadli Nursal tidak layak dipecat karena menurutnya tidak punya kesalahan, Hasrul enggan menanggapi. Jika Aswan Jaya juga menentang padahal SK pemecatan Fadli menyatakan wakil ketua DPW mengendalikan kepemimpinan DPW, apakah berarti terjadi kevakuman kursi ketua DPW Sumut?
Hasrul menjawab, tidak mungkin terjadi kevakuman kepemimpinan. Pasalnya, masih ada pengurus yang lain. “Kan ada para wakil ketua. Gak akan vakum,” ujarnya. (sam/rbb)