JAKARTA-Sejumlah kecamatan di Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, diprediksi akan lebih maju. Pasalnya, kementerian/lembaga diminta untuk tidak lagi mengalokasikan anggaran ke provinsi. Namun langsung ke kabupaten hingga kecamatan yang bersangkutan. Demikian dikemukakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Gamawan Fauzi, di Jakarta, Senin (17/9).
“Jangan ada kementerian/lembaga kalau ada dana untuk perbatasan, tapi dialokasikan di provinsi. Saya ingin betul-betul dialokasikan untuk kabupaten hingga kecamatan di kawasan perbatasan. Kita sudah tetapkan 111 lokpri (lokasi prioritas) sampai 2014 nanti.”
Selain itu, Gamawan juga mengisyaratkan, jika ke depan, kementerian/lembaga terkait, tidak lagi secara langsung turun tangan mengelola dana program pembangunan di kawasan perbatasan. Alasannnya sangat sederhana, sebab jika dana pembangunan perbatasan langsung dialokasikan ke daerah, maka akan lebih banyak manfaat yang bakal diraih. Diantaranya, memberi kesempatan usaha yang lebih luas kepada pengusaha di daerah dan masyarakat, menghemat biaya perjalanan dinas pejabat pusat ke daerah. Serta juga akan mampu mempercepat pembangunan kawasan perbatasan ke depan.
Saat ini, BNPP sendiri menurut Gamawan, telah menentukan 111 kecamatan di kawasan perbatasan sebagai lokpri pembangunan kawasan perbatasan hingga 2014 mendatang. Selain program fisik dan nonfisik, kementerian/lembaga juga diharapkan fokus dan konsentrasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Dan untuk itu, Gamawan memastikan BNPP akan membahas secara khusus terkait rencana pendistribusian langsung dana pembangunan kawasan perbatasan kementerian/lembaga ke kabupaten/kota perbatasan ini.
Menanggapi usulan ini, Ketua Komisi II DPR, Agun Gunandjar Sudarsa, menyambut baik. Ia memastikan saat ini pemerintah bersama DPR tengah membahas Rancangan APBN Tahun 2013. Untuk itu jika memang dana pembangunan perbatasan Tahun 2013 akan langsung dikedaerahkan, maka Komisi II DPR siap membantu kelancaran proses pembahasannya. “Saya mohon BNPP segera berkirim surat ke Komisi II DPR yang meminta agar dana sekitar Rp.5,5 triliun untuk pembangunan di perbatasan negara pada 2013 yang tersebar di kementerian/lembaga itu, jangan lagi ditempatkan di kementerian/lembaga, tapi langsung tempatkan di kecamatan perbatasan. Kalau sudah ada surat kami akan langsung tanggapi,” ungkapnya. (gir)
