JAKARTA-Agenda penyelamatan Partai Demokrat (PD) yang langsung dipimpin Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan dijalankan sampai elektabilitas partai tersebut membaik. Setelah elektabilitas mencapai angka psikologis 15 persen, SBY akan mengembalikan wewenang kepada dewan pimpinan pusat (DPP) yang digawangi Anas Urbaningrum.
“Kalau koran telah memuat elektabilitas Demokrat sudah 15 persen,” kata anggota Dewan Pembina PD Syarif Hasan di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, kemarin (18/2). Syarif ditanya wartawan soal sampai kapan majelis tinggi mengawal agenda penyelamatan PD pasca rapimnas Minggu lalu (17/2). “Pokoknya itu lah, begitu muncul di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), surveinya melihat sudah 15 persen,” ujar Menkop UKM itu.
“Termasuk (lembaga survei, Red) yang lain juga,” tambahnya. Survei terakhir SMRC yang menyebut elektabilitas PD tinggal 8 persen memang telah
memicu “drama” di internal PD antara SBY dan Anas selama sepekan terakhir ini.
Syarif berharap target 15 persen itu tercapai sebelum memasuki 2014. “Insya Allah tahun ini,” tegas dia.
Syarif menerangkan, upaya penyelamatan PD tidak akan berhenti dengan adanya penandatanganan pakta integritas dan rapimnas. Jajaran PD akan terus bekerja untuk memulihkan kepercayaan publik yang anjlok. “Kami bekerja terus. Tapi, langkah berikutnya apa jangan dibilangin dulu,” kata Syarif, lantas tertawa.
Saat ditanya soal konsep reposisi di DPP dan DPR yang akan digulirkan, dia juga menolak membukanya. “Kita lihat saja nanti. Kasih napas kami ini,” ujarnya. Ditegaskan Syarif, PD sekarang sangat kondusif. “Nggak ada yang berantem,” ucap dia.
Ada kesan setelah rapimnas opini publik terhadap PD masih negatif” “Kita lihat saja nanti hasilnya gimana. Orang kami baru mulai bekerja. Setelah ini kami kerja lagi,” jawabnya.
Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengklarifikasi isu yang berkembang bahwa SBY mencoba mengooptasi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) untuk dimanfaatkan dalam menghadapi Anas, yang kebetulan juga ketua umum PB HMI periode 1997″1999. “Kami terima karena mau ada kongres HMI. Jadi tidak benar kalau diundangnya PB HMI karena kami ingin kooptasi HMI. Itu nggak benar,” kata Dipo.
Pada 14 Februari lalu Ketua Umum PB HMI Noer Fajriansyah beserta beberapa pengurusnya bertemu Presiden SBY di istana. Pertemuan itu memicu isu tak sedap. Maklum, saat itu ketegangan hubungan SBY selaku ketua dewan pembina dan ketua majelis tinggi dengan Anas sebagai ketua umum PD mencapai puncaknya.
Dipo menceritakan bahwa dirinya menerima banyak SMS, terutama dari para senior HMI dan anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) agar tidak menarik-narik HMI. “Seolah-olah PB HMI yang mau berkongres itu akan dikooptasi oleh SBY. Presiden menerima juga Muhammadiyah dan NU. Mungkin juga presiden membantu. Apa itu dianggap presiden kooptasi Muhammadiyah atau NU” Kan nggak,” katanya.
Dipo menegaskan bahwa dirinya merupakan alumnus HMI. Dia paham bahwa HMI merupakan organisasi independen. “Jadi, saya yakin “karena saya dulu anggota HMI” bahwa presiden tidak pernah ada upaya mau mengooptasi. Semua diterima dengan baik,” imbuhnya.
“Saya yakin, anggota HMI independen. Tidak dikuasai KAHMI. Saya juga tidak setuju kalau KAHMI mau campur (urusan) HMI atau PB HMI,” tandas Dipo. (pri/c11/agm/jpnn)
