JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sudah ditutup sejak Minggu (17/2) lalu. Ternyata, jumlah honorer K2 yang mendaftar P3K tahap pertama lumayan banyak. Hingga kemarin sore, jumlah akun yang didaftarkan mencapai 95.519 akun.
“Tetapi akun yang berhasil mendaftarkan atau mengirim (submit) dokumen pada lewat portal SSCASN sebanyak 87.561 pelamar,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Mohammad Ridwan, Senin (18/2). Menurutnya, untuk masing-masing Kantor Regional (Kanreg) BKN, jumlah pendaftar cukup beragam. Namun, jumlah di Kanreg Surabaya dan Bandung relatif paling tinggi.
Di Kanreg Surabaya, Kabupaten Jember ada di posisi tertinggi dengan 1.323 pendaftar. Kemudian disusul Kabupaten Bangkalan 1.024 dan Kabupaten Sumenep 946. Untuk Kanreg Bandung, posisi tertinggi ditempati Kabupaten Cianjur 2.078 pendaftar, Kabupaten Garut 1.704, serta Kabupaten Bogor 1.669.
Berdasarkan jadwal dan tahapan yang disusun, setelah pendaftaran online, pengumuman hasil verifikasi administrasi digelar hari ini. Kemudian, tes Computer Assisted Test (CAT) pada 23-24 Februari, serta pengolahan nilai oleh BKN bersama pemda pada 25-28 Februari.
Kepala Biro Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) Mudzakir mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyelesaikan aturan terkait passing grade P3K tahap pertama. Passing grade tersebut nantinya digunakan sebagai batas kelulusan. “Peserta nantinya harus memenuhi nilai PG tersebut,” ujarnya.
Mudzakir belum bisa memastikan kapan aturan tersebut dirampungkan. Namun, pihaknya berkomitmen secepatnya mengingat pelaksanaan dijadwalkan pada 25 Februari mendatang. Mengenai kuota P3K, Mudzakir menyebut secara detil ada di daerah-daerah.
Materi Tes
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, materi tes P3K meliputi tes kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural, uji kompetensi teknis 520 soal, dan wawancara tertulis. “Tes P3K dilaksanakan 23-24 Februari. Tesnya terdiri dari tes kompetensi dan wawancara menggunakan CAT UNBK Kemendikbud,” kata Syafruddin di kantornya, Senin (18/2).
Dia menyebutkan, sebanyak 362 Pemda telah menyampaikan usulan kebutuhan P3K. Di samping itu, dua instansi pemerintah pusat juga membuka untuk P3K yakni Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian Agama. Sisanya, masih terkendala karena belanja pegawai yang lebih dari 50 persen.
Syafruddin mengapresiasi Kemendikbud dan instansi lain yang tergabung dalam Panselnas P3K tahun 2019, karena telah menyiapkan tahap seleksi ini dengan baik. Menurutnya, ujian P3K ini adalah amanat rakyat. “Lebih khusus lagi, kami memberikan pencerahan atau harapan kepada saudara kita yang punya jasa, yaitu para guru honorer, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian yang sudah 10 hingga 15 tahun mengabdi dengan gaji terbatas,” tuturnya.
Dia menambahkan, adanya skema P3K juga untuk kepentingan yang lebih luas. Selain khusus untuk para honorer K2 juga akan dibuka untuk jalur umum demi percepatan capaian target organisasi. “Jadi ada keseimbangan antara kepentingan bangsa dan kepentingan orang-orang yang sudah punya jasa besar,” imbuhnya.
Rekrutmen ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam UU tersebut, ASN dibagi dalam dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.
Cuma 9 Guru Honorer K2 Mendaftar
Hingga kemarin, BKD Kota Binjai belum juga menerima petunjuk teknis tentang penerimaan P3K). Meski demikian, ada 9 tenaga pendidik atau guru Honorer K2 yang mendaftar atau melakukan registrasi secara online melalui internet pada website SSCASN.BKN.go.id hingga penutupan pendaftaran, Minggu (17/2).
Koordinator Honorer K2 Kota Binjai, Adnin Al Irsyada ketepatan membantu sejumlah rekan sejawatnya untuk mendaftar. “Sebagian kawan-kawan, aku yang daftarkan. Sudah bisa daftar,” ujar Adnin ketik dikonfirmasi melalui telepon selularnya, Senin (18/2) siang.
Dia mengamini, BKD Binjai belum mendapat juknis tentang P3K. Akibatnya, sambung Adnin, formasi untuk P3K Kota Binjai pun belum tahu berapa yang dibutuhkan hingga kini. “Formasi dari pusat. Jadi kita hanya registrasi, daftar sajalah dulu. Saat ini juga masih menunggu informasi lebih lanjut. Yang penting sudah daftar,” ujar Tenaga Operator di SMPN 2 Binjai ini.
“Ada 9 orang yang sudah saya registrasi. Kalau yang lainnya, saya enggak tahu. Karena yang 9 ini, sudah usia lanjut yang tidak memahami IT. Jadi saya bantu,” sambung Adnin.
Dia siap membantu rekan sejawatnya bagi yang tidak mengerti melakukan registrasi secara online. “Juknis belum keluar dari Menpan,” ujar Adnin.
Pendaftaran awal untuk tenaga Honorer K2 ini, kata Adnin, harus mencantumkan nomor peserta mereka. Artinya, nomor peserta Honorer K2 saat mengikuti ujian 2013 lalu.
Kemudian juga mengisi Nomor Induk Kependudukan pada KTP Elektronik. “Sabtu (16/2) lalu saya daftarkan yang 9 orang itu. Kalau bukan tenaga guru (Honorer K2), tidak diterim, sistem akan menolaknya,” tandas Adnin. (far/oni/esy/jpnn/ted)
