PDIP Malu-malu, Golkar Tarik Dukungan
JAKARTA – Nasib interpelasi terhadap Menteri BUMN Dahlan Iskan dipastikan akan layu sebelum berkembang. Sejumlah politisi Senayan rame-rame menarik dukungan interpelasi, menyusul dikeluarkannya tiga surat keputusan (SK) oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, masing-masing Surat Keputusan bernomor SK-164/MBU/2012, SK-165/MBU/2012, dan SK-166/MBU/2012.
Ketiga keputusan baru itu meneguhkan Kepmen No 236/2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri BUMN kepada para Deputi Kementerian BUMN, Direksi, dan Komisaris Perusahaan BUMN. Kepmen yang mengatur pelimpahan wewenang inilah yang dipermasalahkan DPR.
’Tiga keputusan yang baru diterbitkan sebagai pedoman bagi Kepmen tentang Pelimpahan Wewenang,” jelas Dahlan. Dia merinci, SK-164/MBU/2012 berisikan Pedoman Penetapan Kewenangan Menteri kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
Selanjutnya SK-165/MBU/2012 tentang Pedoman Penetapan Kewenangan Menteri kepada Dewan Pengawas dan Direksi.
Dan SK-166/MBU/2012 mengatur Penetapan Kewenangan Menteri kepada Pejabat BUMN Eselon I. Jadi, lanjut Dahlan, aturan baru ini dikeluarkan untuk lebih memperjelas dan menghindari adanya perbedaan penafsiran terhadap pendelegasian kewenangan dan/atau pemberian kekuasaan. Dan tidak ada hubungannya dengan upaya meredam interpelasi DPR.
Sekalipun begitu, jurus tiga SK yang dikeluarkan Dahlan mampu melumpuhkan gerakan sejumlah politisi DPR yang belakangan getol mengusung interpelasi. Sejumlah politisi pun, dengan berbagai argumentasinya menyatakan akan mencabut dukungan interpelasi. “Kepmen 236 direvisi. Interpelasi sementara dipending. Dahlan akan dipanggil komisi VI dulu,” kata inisiator interpelasi Dahlan Iskan, Hendrawan Supratikno, dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (18/4).
Hendrawan menegaskan, komisi VI DPR akan mempelajari Kepmen yang baru, sebelum akhirnya mengambil sikap lanjutan.
”Tiga keputusan itu disusun sebelum adanya usulan interpelasi DPR, dan dikeluarkan pada 13 April 2012,” timpal Dahlan.
Sebelumnya, Fraksi Partai Golkar (FPG) juga menyatakan mencabut dukungan interpelasi, dan justru berbalik mendukung kebijakan Dahlan. Ketua FPG Setya Novanto memuji kebijakan Dahlan, yang selalu ingin bekerja cepat untuk kepentingan rakyat bawah. Ia pun menyatakan dukungan terhadap gerakan Dahlan Iskan dalam membenahi birokrasi di BUMN.
Ario Bimo, salah satu politisi PDIP yang menggagas interpelasi terhadap menteri Dahlan Iskan. Berbeda dengan suara Fraksinya, Ario Bimo menyatakan maju terus. Pihaknya akan melakukan kajian terhadap revisi yang dibuat Dahlan Iskan. (dri/jpnn)
