Ikut Pilgubsu Uji Peruntungan
JAKARTA-Dibandingkan dengan Pilgubsu 2008, jumlah tokoh yang mengincar kursi Sumut 1 lewat Pilgubsu 2013 mendatang jauh lebih banyak. Tak hanya politisi lokal di Sumut, sejumlah tokoh yang selama ini berkiprah di level nasional pun siap turun gunung.
Tiga nama yang mencuat adalah Sutan Bathoegana, Chaeruman Harahap, Benny Pasaribu, dan mantan Pangkostrad Letjen (Purn) AY Nasution. Mengapa?
Pengamat politik yang juga aktivis antikorupsi, Ray Rangkuti, menyebutkan sejumlah hal yang memicu banyaknya kandidat yang memburu jabatan gubernur Sumut.
Pertama soal regulasi atau aturan main pencalonan anggota DPR yang maju sebagai calon di Pemilukada. Di mana, jika anggota DPR gagal terpilih, maka dia tetap bisa duduk kembali sebagai anggota dewan. “Dengan kata lain, anggota DPR yang ikut maju di Pilgubsu itu hanya menguji peruntungan. Karena kalau toh gagal, kursi DPR tak hilang. Mereka mirip berjudi saja,” ujar Ray kepada Sumut Pos, kemarin (18/5).
Alasan kedua, para tokoh nasional itu ruang geraknya sudah mulai menyempit di Jakarta. Mereka beranggapan, akan lebih enak mengelola potensi-potensi yang bisa menjadi sumber uang di Sumut. “Ketika kans di tingkat nasional sudah menyusut, mereka ingin berpaling mengelola aset daerah,” kata Ray.
Sekadar diketahui, Chairuman sebelumnya merupakan Ketua Komisi II DPR dan kini menjadi anggota biasa di Komisi VI DPR. Sedang AY Nasution belum lama pensiun sebagai Pangkostrad. Sutan Bathoegana pun masih di DPR. Dan, Benny Pasaribu yang sempat menjadi anggota DPR RI periode 1999-2004, kini masih menjadi Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).
Ray mengatakan, kue di Sumut juga tak kalah menarik. Masalah pengeluaran perizinan, terutama izin tambang dan perkebunan yang menjadi kewenangan kepala daerah, masih relatif gampang ‘dimainkan’.
“Izin tambang, izin perkebunan, itu mayoritas bermasalah, tapi banyak yang tak tersentuh KPK. Karena KPK lebih suka mengurusi yang berkaitan dengan penggunaan uang APBN, seperti soal wisma atlit, dan yang di derah, uang APBD. Soal izin tambang, sulit disentuh KPK. Nah, soal izin-izin ini kan gampang diurus. Nah, di Sumut itu kan banyak sekali perkebunan dan juga tambang. Ini yang bisa mereka mainkan,” beber pria asal Mandailing Natal (Madina) itu.
Namun, ditegaskan, sejumlah elemen antikorupsi telah mendesak KPK agar memberikan perhatian ekstra ke masalah pengeluaran izin-izin yang dikeluarkan kepala daerah itu. “Kita minta KPK mengawasi kepala daerah agar tidak sembrono mengeluarkan perizinan tambang dan perkebunan,” cetusnya.
Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, Sutan Bhatoegana Siregar ngebet niatnya untuk maju sebagai Cagub Sumut. Sutan pernah mengeluarkan kalimat ‘di daerah lebih gampang ngaturnya’.
“Anas bilang begini, ‘jujur saya bang. Abang itu porsinya menteri, bukan gubernur’. Lantas saya jawab, menteri itu ‘kan 2014, yang sudah di depan mata sajalah 2013 (Pilgubsu, Red). Ini untuk pengabdian yang jelas ke daerah, ini lebih gampang dan jelas ngaturnya, karena bukan nasional. Saya bilang begitu, Anas lantas bilang, ‘okelah kalau itu yang terbaik, turun gurung lah, mulai saja sosialisasi’,” beber Sutan, saat menceritakan mengenai pertemuannya dengan bosnya itu, terkait keinginannya maju sebagai cagubsu.
Sutan mengaku ditawari menjadi menteri oleh Ketum DPP Demokrat Anas Urbaningrum. Tapi Sutan tetap lebih memilih menjadi cagub. Barangkali Sutan sudah menghitung, jabatan menteri adalah usai Pemilu 2014. Sedang Pilgub 2013. Kalau toh gagal di Pilgub, peluang jadi menteri tetap ada. (sam)