JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pernyataan menjurus fitnah terhadap pemerintahan era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbuntut pada permintaan agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri ESDM Sudirman Said.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengaku tak habis pikir dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang, mendiskreditkan dan menfitnah SBY berkaitan pemberantasan Mafia Migas.
“Dalam pandangan saya selama Pak SBY menjadi presiden justru beliau konsisten dan sangat keras dalam pemberantasan mafia dan penyimpangan di sektor migas,” kata Herman di gedung DPR Jakarta, Selasa (19/5).
Herman pun meminta Menteri ESDM melakukan klarifikasi dengan pernyataanya, karena di pemerintahan Presiden SBY juga dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang hakikatnya memberantas apapun kejahatan dan penyimpangan.
Selain itu, SBY juga dinilai tertib dalam manajemen pemerintahan dan serius dalam merespon segala bentuk mafia migas, serta tidak mungkin berhenti di meja SBY. Itu sebabnya dia menyebut Menteri ESDM telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.
“Untuk itu Presiden Jokowi harus tanggap dan mengevaluasi Menteri ESDM karena sudah melakukan tindakan di luar kepatutan sebagai pejabat negara. Pemerintahan saat ini tidak harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya,” tandas Wakil Ketua Komisi IV DPR ini. (fat/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pernyataan menjurus fitnah terhadap pemerintahan era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbuntut pada permintaan agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi Menteri ESDM Sudirman Said.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron mengaku tak habis pikir dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang, mendiskreditkan dan menfitnah SBY berkaitan pemberantasan Mafia Migas.
“Dalam pandangan saya selama Pak SBY menjadi presiden justru beliau konsisten dan sangat keras dalam pemberantasan mafia dan penyimpangan di sektor migas,” kata Herman di gedung DPR Jakarta, Selasa (19/5).
Herman pun meminta Menteri ESDM melakukan klarifikasi dengan pernyataanya, karena di pemerintahan Presiden SBY juga dibentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang hakikatnya memberantas apapun kejahatan dan penyimpangan.
Selain itu, SBY juga dinilai tertib dalam manajemen pemerintahan dan serius dalam merespon segala bentuk mafia migas, serta tidak mungkin berhenti di meja SBY. Itu sebabnya dia menyebut Menteri ESDM telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik.
“Untuk itu Presiden Jokowi harus tanggap dan mengevaluasi Menteri ESDM karena sudah melakukan tindakan di luar kepatutan sebagai pejabat negara. Pemerintahan saat ini tidak harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya,” tandas Wakil Ketua Komisi IV DPR ini. (fat/jpnn)