JAKARTA – Gelombang pemulangan (repatriasi) WNI yang berada Dari kawasan konflik terus berjalan. Hari ini (19/9) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyambut kedatangan 117 WNI dari Suriah. Dalam gelombang pemulangan ini, pemerintah sekaligus memulangkan 222 TKI bermasalah dari Yordania.
“Jadi total WNI yang kita pulangkan dari Suriah dan Yordania mencapai 339 orang,” kata Direktur Informasi dan Media Kemenlu P.L.E. Priatna kemarin (18/9).
Dia mengatakan, seluruh WNI tadi dipulangkan dengan penerbangan khusus dari maskapai Garuda Indonesia. Diperkirakan, seluruh WNI dan TKI tiba di lounge terminal 2 bandara Soekarno-Hatta hari ini pukul 13.25 WIB.
Priatna mengatakan, pemulangan WNI dari Suriah murni disebabkan karena faktor keamanan di negara tersebut yang tidak kunjung stabil. “Jika tidak salah, ini adalah proses pemulangan WNI dari Suriah yang ke 18 kalinya,” ucap dia.
Pemulangan secara bertahap untuk WNI di Suriah akan terus dilakukan. Upaya ini dilakukan mengingat masih ada ratusan ribu WNI di negara yang terus menerus dirundung pertikaian itu. Meskipun begitu, Priatna mengatakan seluruh WNI yang dipulangkan dari Suriah dalam kondisi selamat.
Sementara untuk pemulangan TKI dari Yordania, Priatna mengatakan dilkaukan kepada para TKI yang bermasalah. Para TKI yang dipulangkan dari Jordania ini dinataranya adalah yang menjalani hukuman karena izin tinggalnya sudah habis. Selain itu, ada juga TKI yang bermasalah karena kontrak kerjanya sudah habis serta gajinya belum dibayarkan.
Priatna mengatakan, pemulangan 222 TKI bermasalah dari Yordania ini merupakan hasil kesepakatan menteri luar negeri Indonesia dan Yordania. Dia mengatakan, pemulangan TKI bermasal dari Yordania akan dilakukan secara bertahap.
Menurut Priatna, seluruh biaya pemulangan ini ditalangi oleh pemerintah. Setelah tiba di bandara Soekarno-Hatta, para WNI dan TKI tadi akan difasilitasi untuk pulang ke kampung halaman masing-masing.
Acara serah terima 339 WNI dan TKI ini akan dihadiri wakil Menlu Wardana dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Jumhur Hidayat. Selain itu juga dihadiri perwakilan dari Komisi IX DPR, Kemenko Polhukam, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). (wan)
