JAKARTA, SUMUTPOS.CO–Pengamat pendidikan Jimmy Paat mewanti-wanti honorer kategori dua (K2) untuk tidak langsung percaya dengan janji pemerintah mengangkat mereka menjadi CPNS tanpa tes.
Menurut dia, statemen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi hanya angin segar yang meredam gejolak masyarakat bawah.
“Saya kok pesimis janji pemerintah ini akan direalisasikan. Apalagi anggaran yang diperlukan cukup besar sekitar Rp 34 trilin per tahun. Kita tahu sendiri, dana desa dan dana BPJS saja yang sudah nyata tertuang dalam UU saja masih bermasalah,” kata pengamat dari Universitas Negeri Jakarta ini, Jumat (18/9).
‎Jimmy mengaku pesimistis pemerintah akan menganggarkan pengangkatan honorer K2, yang sebagian besar guru, menjadi CPNS sesuai janjinya. Sebab, pemerintah dinilai tidak punya niat baik untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.
“Saya mengimbau seluruh honorer K2 jangan terbuai dengan janji pemerintah. Untuk merealisasikan itu cukup sulit di tengah kesulitan anggaran negara,” ujarnya.
Diapun mengimbau honorer K2 untuk terus mendekati DPR agar bisa menekan pemerintah merealisasikan janjinya. Sebab, tanpa ada regulasi dan payung hukum, proses pengangkatan honorer K2 hanya sebatas wacana saja. ‎ (esy/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO–Pengamat pendidikan Jimmy Paat mewanti-wanti honorer kategori dua (K2) untuk tidak langsung percaya dengan janji pemerintah mengangkat mereka menjadi CPNS tanpa tes.
Menurut dia, statemen Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi hanya angin segar yang meredam gejolak masyarakat bawah.
“Saya kok pesimis janji pemerintah ini akan direalisasikan. Apalagi anggaran yang diperlukan cukup besar sekitar Rp 34 trilin per tahun. Kita tahu sendiri, dana desa dan dana BPJS saja yang sudah nyata tertuang dalam UU saja masih bermasalah,” kata pengamat dari Universitas Negeri Jakarta ini, Jumat (18/9).
‎Jimmy mengaku pesimistis pemerintah akan menganggarkan pengangkatan honorer K2, yang sebagian besar guru, menjadi CPNS sesuai janjinya. Sebab, pemerintah dinilai tidak punya niat baik untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia.
“Saya mengimbau seluruh honorer K2 jangan terbuai dengan janji pemerintah. Untuk merealisasikan itu cukup sulit di tengah kesulitan anggaran negara,” ujarnya.
Diapun mengimbau honorer K2 untuk terus mendekati DPR agar bisa menekan pemerintah merealisasikan janjinya. Sebab, tanpa ada regulasi dan payung hukum, proses pengangkatan honorer K2 hanya sebatas wacana saja. ‎ (esy/jpnn)