JAKARTA- Delapan nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah sampai ke meja pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selanjutnya, DPR akan melakukan fit and proper test untuk memilih empat dari delapan nama menjadi pimpinan lembaga superbody itu.
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menegaskan, pihaknya tidak harus dipaksa untuk sama persepsi atau pendapat mengenai calon yang akan dipilih seperti pilihan panitia seleksi (pansel).
“Kami tidak harus mengcopy paste hasil pansel dan penilaian kalangan LSM. Yang baik kami sedot, kurang baik kami pasti punya pertimbangan tersendiri,” kata Priyo, Jumat (19/8) di Jakarta. Dia menegaskan, DPR bersikap independen dan tidak terpengaruh dari kalangan manapun.
Kendati, kata dia, DPR telah mendengar pendapat dari Presiden SBY, Ketua Pansel Pemilihan Capim KPK, tapi DPR tetap memiliki kemerdekaan menyampaikan pendapat dan pilihan. “Kami punya kemerdekaan penuh untuk memilih yang terbaik dari (delapan calon) yang disodorkan presiden ke DPR,” kata Priyo lagi.
Ia mengatakan, menurut UU tersedia empat nama karena satu lainnya, Ketua KPK Busyro Muqaddas, sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melanjutkan memimpin KPK. “Apakah DPR akan memilih empat nama full atau pertimbangan lain, saya belum bisa menerka. Karena delapan nama ini cukup kredibel, komisi III dapat menggunakan wewenang penuh untuk menggunakan hak nya,” kata dia.
Sementara itu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie menegaskan panitia seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai Patrialis Akbar yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, independen. “O iya (independen),” kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu menjawab wartawan, Jumat (19/8) di Jakarta.
Kendati ada Menkum HAM sebagai ketua Pansel Capim KPK, Marzuki berpendapat bahwa Patrialisa hanya sekadar mengkoordinir saja.(boy/jpnn)