Buntut dari Hilangnya Satu Menteri di Kabinet
JAKARTA-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya tak ikhlas dengan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengurangi jatah menteri. PKS menuding SBY telah mengkhianati kontrak politik yang sudah ditandatanganinya beberapa waktu lalu.
Ketua DPP PKS Nasir Djamil, mengatakan bahwa untuk masalah itu biarkan saja publik yang sudah cerdas menilainya. “Biar publik yang menilai. Kami tidak bisa menilai. Ketika ada perjanjian politik seperti ini, lalu dikurangi secara sepihak, apa namanya biar publik yang sudah dewasa dan cerdas menilainya. Kami harap tentunya bisa saling menghargai,” kata Djamil, kepada pers, di Jakarta, Rabu (19/10).
Lantas apakah PKS kaget dengan keputusan SBY mengurangi jata menteri dari partai itu? Djamil menegaskan, PKS hampir tidak percaya dengan keputusan itu. Menurut dia, selama ini PKS mempunyai pikiran bahwa SBY tetap dengan pemikirannya tidak mengurangi jatah menteri PKS. “Kami dalam posisi keyakinan tidak akan dilakukan oleh Pak SBY,” tegasnya.
Kendati demikian, PKS mengaku tetap menghargai apa yang telah menjadi keputusan presiden yang memilki hak prerogatifnya tersebut. Walaupun, rasa kecewa itu tetap ada. “Meskipun kita menghargai, ya adalah sedikit tergores. Secara psikologi ada terpengaruh. Apalagi bagi menteri yang digantikan,” tegas Nasir yang juga Anggota Komisi III DPR RI, itu.
Seperti diketahui kader PKS yang menjabat Menteri Riset dan Teknologi, (menristek) Suharna Surapranata diganti Presiden SBY. Ketua DPP Bidang Hukumn
dan Advokasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy pun angkat bicara. Meski bisa menerima keputusan SBY, Aboe merasa keputusan presiden ini cukup mengejutkan. Karena, kata dia, terdapat nama-nama yang sedang menjadi sorotan publik karena bersinggungan dengan persoalan hukum. “Tapi ternyata para menteri itu cukup sakti, tidak tersentuh evaluasi dan masih dipertahankan pada posisinya,” kata Aboe yang juga Anggota Komisi III DPR RI, itu.
Pada sisi lain, Aboe melihat alasan reshuffle tidak konsisten. Menurut dia, bila memang diperuntukkan untuk meningkatkan performance mengapa beberapa menteri hanya bergeser kursi saja. “Misalkan dari Menteri Pariwisata ke ESDM atau dari Menteri Perdagangan ke Menteri Pariwisata. Lantas apakah orang-orang ini memang memiliki double side kapabilitas profesionalisme,” ungkap Aboe lagi.
Dia menegaskan, sejarah telah mencatat Presiden SBY telah menyalahi kontrak politik yang dibuatnya sendiri. “Ini merupakan preseden tidak baik dalam etika perpolitikan di Indonesia,” kata Aboe. “Sampai tadi (kemarin) malam pukul delapan lebih 10 menit PKS masih menjalankan kontrak politik dengan penuh integritas, lantas kontrak tersebut dilanggar oleh SBY,” katanya.
Lebih jauh dia mengatakan, bila beberapa fungsionaris Partai Demokrat menekankan PKS harus legowo dengan keputusan SBY. “Saya jadi tidak paham, bagaimana sebenarnya mereka memaknai kontrak politik itu sendiri. Kok sepertinya PKS yang salah ketika mengingatkan isi kontrak politik.” Padahal, kata dia, PKS hanya ingin konsisten atas janji yang telah dibuat. “Bila dalam konstruksi hukum kontrak berlaku seperti undang-undang bagi kedua belah pihak, dalam Islam kita diwajibkan untuk memenuhi akad yang telah dibuat,” ungkapnya. “Lantas pada kontrak politik ini sebenarnya dimaknai seperti apa sih,” kata Aboe tak habis pikir.
—
Menyikapi pernyataan Aboe, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan kepada Rakyat Merdeka Online (grup Sumut Pos), mengatakan partainya tetap menginginkan PKS bersama di pemerintahan sampai akhir masa pemerintahan SBY-Boediono pada 2014 mendatang.
Tapi, kata Ramadhan, Demokrat mempersilakan PKS keluar dari pemerintahan kalau terus mengancam dan mempermalukan Presiden, dengan seolah-olah mengatakan Presiden melanggar janji karena mencopot salah seorang kadernya. Apalagi kalau PKS terus membuat serangan di publik kepada pemerintah.
“Itu bukan lagi komunikasi politik yang santun. Nah, kalau misalnya PKS keluar, ya terserah. Artinya Kalau mau keluar, kok pusing amat. Yang pasti, jangan ganggu Pak SBY. Itu saja pesan saya ke PKS,” tegas Ramadhan, kemarin.
Ramadhan pun tidak peduli dengan pernyataan sebagian kalangan bahwa PKS akan besar kalau keluar dari pemerintahan. “Whatever, yang penting konsisten. Jangan bermain di dua kaki. Itu tidak santun. Politik dua kaki itu tidak Islami. Kan (Islam mengajarkan) harus konsisten, harus istiqamah,” tegasnya.
Begitu juga dengan tanggapan Ketua Forum Kesatuan dan Persatuan Bangsa (FKPB), Ery Ratmadi. Dia menduga, berkurangnya jatah satu kursi menteri PKS melalui momen reshuffle kabinet, merupakan konsekuensi logis atas perilaku PKS yang tidak konsisten dalam berkoalisi. “Presiden mengurangi jatah PKS di kabinet lebih kepada pembelajaran politik terhadap PKS yang menyatakan ikut berkoalisi tapi sikap politiknya di parlemen kadang-kadang melebihi partai oposisi. Jadi wajar diberi sanksi,” kata Ery Ratmadi.
Dengan memahami pengurangan satu kursi di kabinet itu sebagai punishment, lanjutnya, maka PKS tentu ke depannya koreksi diri. “Kalau PKS benar-benar koalisi strategis, pasti kursinya tidak akan dikurang. Bahkan bisa ditambah. Faktanya kan tidak begitu hingga Presiden SBY memutuskan harus dikurangi kursinya,” tegas Ery Ratmadi lagi.
Tifatul Keluarkan Sebait Pantun
Suasana memanas ini tampaknya berusaha didinginkan Menkoinfo Tifatul Sembiring. Katanya, soal ancaman keluar dari koalisi bukanlah pernyataan resmi dari PKS.
“Mengenai hal-hal demikian (koalisi), pembahasan selanjutnya kita bahas di majelis Syuro,” tegas Menkoinfo Tifatul Sembiring pada wartawan di Istana Negara, kemarin.
Tifatul seolah tak pernah mendengar ancaman sejumlah petinggi PKS terhadap SBY yang menyatakan akan keluar dari koalisi. Memang diakui Tifatul, pada malam reshuffle diumumkan Presiden, petinggi PKS melakukan pertemuan di Lembang. Dari hasil pertemuan tersebut, disepakati PKS tetap menghormati keputusan Presiden terkait hasil reshuffle kali ini.
“Karena secara konstitusional ini hak prerogratif presiden. Jadi dalam hal ini kita akan tetap bekerja. Sebagai menteri tetap bekerja sebagaimana biasa. Jangan sampai mengurangi prestasi kerja kita,” kata Tifatul.
“Ke depan, karena kesepakatan kita diawal koalisi adalah untuk membangun bangsa sehingga bangsa ini menjadi lebih baik lagi,” tambahnya.
Nama Tifatul sempat disebut-sebut bakal terkena reshuffle, namun pada akhirnya jabatan menteri tetap dipercayakan padanya. Saat ditanya mengenai perasaan tidak terkena reshuffle, satu bait pantun pun mengalir. “Ayu ting-ting beli kemeja, yang penting tetap bekerja,” kata Tifatul enteng.
Akbar Tandjung Pertanyakan Pencopotan Fadel
Selain PKS, Golkar juga kehilangan satu menterinya di kabinet. Adalah Fadel Muhammad yang dicopot sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Terkait dengan itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung meminta Presiden SBY segera menjelaskan alasannya mencopot Fadel. Sejauh ini, Akbar menilai kinerja Fadel cukup cakap di pemerintahan.
“Ada baiknya kalau ada kesempatan, Pak SBY beri penjelasan latar belakang pergantian terutama terhadap menteri-menteri yang selama ini dianggap cukup bagus,” ujar Akbar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, kemarin.
Akbar menilai wajar jika Fadel merasa kecewa karena selama dua tahun masa kerjanya, komunikasi Fadel dengan SBY bisa dikatakan baik. “Mungkin saja dia merasa sudah bekerja baik dan tekun. Komunikasinya dengan pak SBY juga baik, saya kira juga enggak ada masalah,” jelasnya.
Menurut Akbar, Fadel merupakan kader Golkar yang memiliki potensi untuk duduk di pemerintahan. Saat ini Akbar berharap, Fadel dapat tetap fokus di partai untuk persiapan pemilu 2014 nanti.
“Saya sampaikan ke Fadel untuk berikan dedikasinya ke partai untuk menyongsong pemilu,” pungkasnya. (boy/did/mok/rm/jpnn)
