JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Raker perdana Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, mengundang perhatian honorer kategori dua (K2). Lebih dari 50 honorer K2 memadati balkon Komisi II untuk mendengarkan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah K2.
Sekretariat Komisi II pun tidak membatasi jumlah honorer K2 yang masuk ke balkon. Alhasil balkon yang memang tidak terlalu luas itu dipenuhi seluruh honorer K2.
“Kami ingin mendengarkan paparan Pak Menteri. Di DPD RI tadi sudah dipaparkan, tapi kami ingin mendengar bagaimana kebijakan secara politisnya,” kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Rabu (21/1).
Senada itu Hanif dari FHK2I Jabar juga mengungkapkan, moment ini sangat dinanti-nanti honorer. Apalagi untuk bertemu MenPAN-RB cukup sulit karena sering blusukan.
“Kami intinya menuntut diangkat jadi CPNS. Kami juga minta diberikan afirmasi agar seluruh honorer K2 yang memenuhi persyaratan perundang-undangan diakomodir,” tegas Titi. (esy/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Raker perdana Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, mengundang perhatian honorer kategori dua (K2). Lebih dari 50 honorer K2 memadati balkon Komisi II untuk mendengarkan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah K2.
Sekretariat Komisi II pun tidak membatasi jumlah honorer K2 yang masuk ke balkon. Alhasil balkon yang memang tidak terlalu luas itu dipenuhi seluruh honorer K2.
“Kami ingin mendengarkan paparan Pak Menteri. Di DPD RI tadi sudah dipaparkan, tapi kami ingin mendengar bagaimana kebijakan secara politisnya,” kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Rabu (21/1).
Senada itu Hanif dari FHK2I Jabar juga mengungkapkan, moment ini sangat dinanti-nanti honorer. Apalagi untuk bertemu MenPAN-RB cukup sulit karena sering blusukan.
“Kami intinya menuntut diangkat jadi CPNS. Kami juga minta diberikan afirmasi agar seluruh honorer K2 yang memenuhi persyaratan perundang-undangan diakomodir,” tegas Titi. (esy/jpnn)
