JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang selama ini dijadikan acuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Irma menilai, data yang digunakan BPJS Kesehatan merupakan data yang sudah basi karena sudah lama tidak diperbaharui.
Padahal menurut Irma data masyarakat yang kurang mampu bisa saja berubah setiap tahunnya. Belum lagi masih ada nama-nama pasien yang diikutsertakan padahal orang itu sudah meninggal. Sehingga data yang dijadikan acuan BPJS Kesehatan kurang akurat.
“Yang digunakan adalah data BPS tahun 2011, updatenya nggak dibenerin sampai sekarang. Data itu banyak yang sudah meninggal, atau yang miskin sudah tidak miskin lagi karena upaya mereka untuk meningkatkan ekonominya sudah naik,” papar Irma dalam diskusi ‘Mau Sehat Kok Repot’ di Cikini, Jakarta, Sabtu (21/3).
Pasalnya, semakin banyak masyarakat yang terdata kurang mampu, maka secara otomatis juga meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk dana kesehatan.
“Nah biaya-biaya ini nanti bisa meningkatkan ongkos PBI (Penerima Bantuan Iuran), lebih baik disalurkan untuk yang lain,” tukas politikus Partai Nasdem ini. (chi/jpnn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang selama ini dijadikan acuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Irma menilai, data yang digunakan BPJS Kesehatan merupakan data yang sudah basi karena sudah lama tidak diperbaharui.
Padahal menurut Irma data masyarakat yang kurang mampu bisa saja berubah setiap tahunnya. Belum lagi masih ada nama-nama pasien yang diikutsertakan padahal orang itu sudah meninggal. Sehingga data yang dijadikan acuan BPJS Kesehatan kurang akurat.
“Yang digunakan adalah data BPS tahun 2011, updatenya nggak dibenerin sampai sekarang. Data itu banyak yang sudah meninggal, atau yang miskin sudah tidak miskin lagi karena upaya mereka untuk meningkatkan ekonominya sudah naik,” papar Irma dalam diskusi ‘Mau Sehat Kok Repot’ di Cikini, Jakarta, Sabtu (21/3).
Pasalnya, semakin banyak masyarakat yang terdata kurang mampu, maka secara otomatis juga meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk dana kesehatan.
“Nah biaya-biaya ini nanti bisa meningkatkan ongkos PBI (Penerima Bantuan Iuran), lebih baik disalurkan untuk yang lain,” tukas politikus Partai Nasdem ini. (chi/jpnn)
