JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tak gentar dengan langkah Patrice Rio Capella mempraperadilkan lembaga antirasuah tersebut. Bahkan KPK tetap akan menjadwal ulang pemeriksaan mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem itu.
Sebelumnya Rio tak hadir pada pemeriksaan ke dua, Selasa (20/10), terkait statusnya sebagai tersangka menerima hadiah atau janji atas penanganan dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah Bawah (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penyertaan Modal pada sejumlah BUMD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang sedang dilakukan penyelidikan oleh kejaksaan.
“Kami akan panggil minggu ini untuk beliau perihal yang sama (diperiksa sebagai tersangka,red),” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji di Jakarta. Menurut Indriyanto, pemanggilan kembali akan dilakukan, karena langkah praperadilan, tidak menghalangi KPK memeriksa perkara yang disangkakan pada Rio. Apalagi dalam perkara ini, penyidk telah menemukan bukti permulaan yang cukup.
Bahkan Rio telah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saat ditanya bagaimana tanggapannya dengan langkah Rio mempraperadilankan KPK, Indriyanto mengatakan, hal tersebut hak setiap warga negara dan sebagai lembaga hukum, pihaknya tentu siap menghadapinya.
“KPK tetap menghargai hak-hak warga negara untuk ajukan praperadilan dan kami selalu siap menghadapi ini semua,” ujarnya. Dalam perkara ini KPK sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka. Selain Rio, juga terdapat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjonugroho dan istri mudanya, Evy Susanti. Pasangan suami istri yang sebelumnya juga ditetapkan sebagai tersangka penyuapan hakim PTUN Medan, disangkakan memberi atau menjanjikan sesuatu berupa uang kepada PRC selaku anggota DPR.
Atas penetapan tersebut, Rio akhirnya resmi mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (19/10) kemarin. Alasannya, KPK dinilai telah melampaui kewenangannya. Menurut Kuasa Hukum Rio, Maqdir Ismail, berdasarkan ketentuan undang-undang, KPK hanya bisa menangani perkara yang nilai kerugian negaranya di atas Rp 1 miliar. Sementara Rio merasa hanya pernah menerima uang sebesar Rp 200 juta dari seseorang. Itupun uang tersebut telah dikembalikan.
“Argumen yang kami sampaikan dalam permohonan praperadilan adalah perkara ini bukan kewenangan KPK, itu satu,” kata Maqdir. Alasan lain, proses penetapan Rio sebagai tersangka kata Maqdir, juga tidak memenuhi ketentuan dalam UU KPK dan KUHAP. Pasalnya, anggota Komisi III DPR itu belum pernah diperiksa dalam tahap penyelidikan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. “Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai Tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai calon Tersangka sesuai putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII dan SOP tahap penyidikan kedua KPK,” ujarnya.
Selain menilai telah melampaui kewenangannya, Maqdir juga menduga ada kepentingan terselubung di balik penetapan Rio sebagai tersangka. Terutama untuk menjegal upaya revisi Undang-Undang KPK. Dia menuding bahwa KPK tengah berusaha mengintimidasi anggota DPR yang mendukung revisi tersebut. “Penetapan status tersangka kepada Patrice Rio Capella dilandasi oleh semangat memengaruhi kekuasaan legislatif agar tidak melakukan perubahan terhadap UU KPK,” ujarnya.
Maqdir mengatakan, undang-undang yang ada sekarang membuat kekuasaan KPK sangat besar. Karenanya, orang-orang yang ada di dalam komisi antirasuah tidak suka dengan revisi yang akan mengotak-atik kekuasaan tersebut. “Sebab upaya melakukan perubahan untuk penguatan UU KPK yang dapat dianggap menggangu kekuasaan,” lanjutnya. Apalagi, lanjut Maqdir, pihaknya juga melihat ada upaya KPK untuk merusak citra Rio sejak jauh-jauh hari. Menurut pengacara senior itu, ada dokumen terkait kasus kliennya yang dibocorkan KPK melalui media sosial sebelum penetapan diumumkan.
“Sebelum penetapan PRC (Patrice Rio Capello, red) sebagai tersangka, terlebih dahulu melalui media sosial mengirimkan bagian tertentu dari surat panggilan yang menyatakan bahwa PRC sudah ditetapkan menjadi tersangka,” katanya. Sementara itu dari gedung bundar dilaporkan, Satuan tugas khusus penanganan penyelesaian tindak pidana korupsi Kejagung masih mendalami dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini, Kejagung sudah memeriksa 247 saksi dan tiga ahli. Saksi yang diperiksa dari satuan kerja penyalur, maupun para penerima bansos.
Kapuspenkum Kejagung Amir Yanto menjelaskan, tiga ahli itu berasal dari Kemendagri serta ahli keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Amir, Korps Adhyaksa segera menetapkan tersangka dalam kasus bansos ini. “Saat ini perkara tersebut akan ditetapkan tersangka,” ujar Amir. Ia menambahkan, Kejagung juga telah berkoordinasi dengan KPK yang juga menyidik kasus suap Hakim PTUN Medan sehubungan dengan gugatan Pemprov Sumatera Utara terhadap Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Dijelaskan Amir, pada 2012 Provinsi Sumut mendapatkan dana hibah Rp 294 miliar dan bansos Rp 25 miliar. Pada 2013 Pemprov Sumut menerima hibah Rp 2 triliun dan bansos Rp 43 miliar. Penyaluran dana tersebut diduga tidak tepat sasaran sehingga dalam pertanggungjawabannya. Dia mengaskan, Pemprov Sumut membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan Peraturan Kemendagri tentang penyaluran dana hibah dan dana bansos. Hal ini berdampak pada potensi kerugian Negara sebesar Rp 247 miliar. (gir/deo)