JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama bersama asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) membahas skema penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi. Hal ini dilakukan sebagai tindaklanjut diizinkannya Indonesia melakukan penerbangan internasional ke Arab Saudi.
Dirjen PHU Hilman Latief mengatakan, mereka telah menyepakati gelombang awal ibadah umrah di masa pandemi akan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksin dosis lengkap sesuai ketentuan otoritas kesehatan Arab Saudi. “Kesepakatan lainnya, PPIU yang berencana memberangkatkan (jamaah) agar segera menyerahkan data jamaahnya kepada Ditjen PHU,” kata Hilman seperti dikutip Sumut Pos dari JawaPos.com, Rabu (20/10).
Hilman Latief mengungkapkan, untuk skema pemberangkatan, jamaah umrah wajib melakukan screening kesehatan 1×24 jam sebelum berangkat. Pelaksanaan screening kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan vaksinasi Covid-19, meningitis, dan pemeriksaan swab PCR. “Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi untuk memfasilitasi keberangkatan jamaah,” terang Hilman, Rabu (20/10).
Adapun pengawasan pelaksanaan screening kesehatan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Sementara boarding, pemeriksaan imigrasi, dan pemeriksaan ICV dilaksanakan di Asrama Haji Pondok Gede atau Bekasi.
Terkait skema kepulangan, jamaah perlu melakukan pemeriksaan PCR di Arab Saudi maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan kepulangan. Saat kedatangan di Indonesia, jamaah dilakukan PCR (entry test). “Pelaksanaan karantina dilaksanakan di asrama haji selama 5×24 jam,” kata dia.
Asrama haji menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jamaah umrah saat kepulangan. Saat hari ke-4 jamaah dilakukan PCR (exit test). “Bila hasilnya negatif, jamaah dapat pulang kembali ke rumah masing-masing,” sambungnya.
Untuk pemberangkatan gelombang awal ibadah umrah, awalnya dilaksanakan dengan memberangkatkan para petugas Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan syarat sudah divaksinasi dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi.
“Gelombang awal ibadah umrah pada masa pandemi akan memberangkatkan para petugas PPIU dengan syarat sudah divaksin dosis lengkap dengan vaksin yang diterima otoritas kesehatan Arab Saudi,” tutur Hilman.
PPIU yang berencana memberangkatkan segera menyerahkan data jamaah umrah kepada Ditjen PHU. Untuk pemberangkatan dan pemulangan jamaah umrah dilakukan satu pintu melalui Asrama Haji Pondok Gede atau Bekasi.
Buku Panduan
Hilman juga mengungkapkan, Kementerian Agama (Kemenag) juga meluncurkan buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah pada Masa Pandemi. “Apresiasi saya berikan kepada Dirbina (Dirjen Bina Haji) dan tim yang telah menyusun buku ini, semoga dapat menjadi rujukan masyarakat luas,” kata Hilman.
Dia berharap buku tersebut dapat diperbanyak dan sejak dini bisa diberikan kepada jemaah haji. Sebab, kata dia, perlu edukasi manasik di masa pandemi Covid-19 sebagai antisipasi. “Kita tingkatkan profesionalisme layani jemaah,” katanya.
Kasubdit Bimbingan Jamaah Arsyad Hidayat menyebutkan peluncuran buku panduan ini merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi penyelenggaraan haji dan umrah di masa pandemi Covid-19. Kegiatan yang berlangsung hingga Kamis, 21 Oktober 2021 diikuti 70 peserta yang terdiri dari pejabat dan pelaksana Ditjen PHU, Kasi pada Bidang PHU Kanwil Kemenag DIY dan Jateng, serta pimpinan KBIHU Jateng dan DIY.
“Tujuan kegiatan ini untuk menyosialisasikan penyelenggaraan haji dan umrah di masa pandemi. Selain itu juga meningkatkan pengetahuan dan menyamakan persepsi manasik haji dan umrah,” ujar Arsyad.
Penerima Sinovac Diimbau Vaksin Booster
Arab Saudi secara resmi kembali membuka pintu bagi jemaah umrah asal Indonesia. Salah satu prosedur yang harus ditaati yakni soal vaksinasi Covid-19.
Calon jamaah yang akan melakukan umrah dipastikan harus sudah divaksin dan memiliki sertifikat. Adapun calon jamaah umrah yang telah menerima vaksin Sinovac atau Sinopharm, pemerintah menyarankan untuk mendapatkan suntikan vaksin booster dengan salah satu dari empat vaksin yang disetujui pemerintah Arab Saudi.
Apabila tidak, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, calon jamaah umrah harus melakukan karantina selama lima hari. “Sampai sekarang memang Sinovac masih bisa dipakai, tapi harus ada karantina. Jadi karantina lima hari, kemudian bisa melakukan ibadah,” kata Menkes.
Budi juga menjelaskan, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi hanya menyetujui empat jenis vaksin, yakni Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, dan Moderna. Meski demikian, detail aturan dan syarat keberangkatan umrah terkait vaksin dan proses karantina masih terus digodok bersama oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Sebelumnya, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) sedang mempertimbangkan pemberian vaksin booster (pemacu) berplatform mesengger RNA (mRNA) bagi pelaku perjalanan haji dan umrah ke Arab Saudi. “Sedang dibicarakan apakah kalau kita booster dengan vaksin yang sama dengan Arab Saudi mereka masih mau menerima,” kata Ketua ITAGI Sri Rezeki Hadinegoro.
Sri mengatakan, Pemerintah Arab Saudi menggunakan platform vaksin yang sama dengan Indonesia yakni virus utuh yang dimatikan. “Arab Saudi sama dengan Indonesia menggunakan platform virus yang dimatikan tapi jenisnya Sinopharm yang dipacu dengan vaksin berplatform mRNA,” katanya.
Sementara jamaah umrah Indonesia sebagian besar menggunakan vaksin Sinovac yang juga berplatform virus utuh yang dimatikan. Sri mengatakan vaksin tersebut memiliki karakteristik imun yang tidak bertahan lama. Upaya mengembalikan khasiat memerlukan pemberian booster atau vaksin tambahan. “Kita harus berikan penguat (booster),” katanya.
Sri mengatakan, muncul kekhawatiran dari otoritas Arab Saudi, jika vaksin Sinovac tanpa booster mRNA membuat imun peserta umrah dan haji menurun saat tiba di Tanah Suci. ITAGI hingga kini masih melobi Pemerintah Arab Saudi perihal pemberian vaksin yang tepat bagi pelaku perjalanan umrah dari Indonesia.
Sri juga mendorong pemerintah melakukan penelitian terhadap khasiat vaksin Sinovac sebagai bahan lobi untuk disampaikan kepada otoritas Arab Saudi. “Makanya kita perlu bukti. Kalau kita punya penelitian dan kita bisa memperlihatkan imunitasnya bisa tinggi, saya kira mereka bisa yakin,” katanya. (jpc/brt1/kps)