JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Politikus PDI Perjuangan Sukur Nababan mengatakan sebagai presiden, Joko Widodo diharuskan berkomunikasi dengan banyak pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
“Giliran bertemu dan berbicara dengan Prabowo Subianto, Presiden Jokowi diapresiasi dan dielu-elukan karena dinilai banyak pihak bagus untuk bangsa dan negara ini,” kata Sukur Nababan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/2).
Tapi saat bertemu dan berdialog dengan ketua umum PDIP, lanjut Sukur, pertemuan itu malah dicurigai.
“Apa ini tidak kriminalisasi namanya terhadap Ibu Ketua Umum PDIP?,” tanya anggota Komisi V DPR ini.
Padahal ujar Sukur, diskusi antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP atau dengan pimpinan partai pendukung untuk mendapatkan masukan terhadap berbagai masalah bangsa dan negara.
“Tapi selalu saja itu dicurigai sebagai intervensi politik,” kata Sukur.
Dia menegaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak haus kekuasaan.
“Kenapa juga dicurigai terus kalau ibu ketua umum berdiskusi dengan Jokowi yang juga diusung oleh PDIP,” tanya dia.
Terakhir ia menegaskan, PDIP tetap partai pendukung pemerintah, tapi bukan partai stempel untuk semua kebijakan Jokowi.
“PDIP juga kritisi berbagai kebijakannya kalau tidak prorakyat. Salah satu momennya, bisa saja saat pertemuan tertutup dengan ketua umum PDIP,” pungkasnya.(fas/jpnn)
