Cari Wakil dari Koalisi
JAKARTA-Di saat sejumlah partai masih dalam tahap melakukan survei untuk mengukur tingkat popularitas sejumlah kandidat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah berani menetapkan nama cagub yang akan diusung di pilgub Sumut 2013. PKS secara resmi sudah menetapkan calon incumbent Gatot Pujo Nugroho. Tidak ada nama lain hingga pendaftaran balon gubsu di KPU Sumut, 2013 mendatang.
Kepastian ini disampaikan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq kepada wartawan koran ini di Jakarta, kemarin (21/3). “Gatot sudah oke. Dia sudah kita tetapkan untuk maju, tinggal mencari pasangannya,” ujar Luthfi Hasan, dengan nada meyakinkan.
Saat diwawancarai kemarin, tercatat tiga kali dia menyampaikan kalimat kepastian Gatot yang akan diajukan sebagai cagub dari PKS. “Sudah kita putuskan. Sumut sudah pasti, tinggal mitra koalisinya, mencari pasangannya,” imbuhnya.
Apa tidak ada kemungkinan di last minute tiba-tiba nama Gatot diganti, seperti kasus pilgub DKI, dimana nama Triwisaksana digeser Hidayat Nur Wahid? Luthfi menjamin, Gatot tidak bakal bernasib seperti Triwisaksana. “Itu hanya kusus DKI karena DKI special, maka treatment-nya juga special. Kalau Sumut sudah pasti,” tegasnya.
Bagaimana prosesnya hingga ditetapkan nama Gatot? Dijelaskan, penetapan sudah berdasarkan survei internal, juga mendengarkan suara kader PKS di Sumut. “Di internal PKS, kita sepakati Gatot yang maju. Itu juga berdasarkan survei. Jadi, luar dalam Gatot oke,” terangnya.
Dijelaskan lagi, bahwa PKS punya mekanisme penetapan calon, yang mengutamakan suara kader dari bawah. Cara ini dianggap mumpuni, karena kader pula yang nantinya akan bekerja menggerakkan mesin partai untuk memenangkan calon yang dikehendaki. “Dan kader kami di wilayah Sumut semakin hari semakin solid,” ucapnya.
Apakah kader PKS di Sumut sudah diinstruksikan untuk mulai menggerakan mesin partai? Menurt Luthfi, tanpa diperintah pun, kader sudah bekerja. “Karena Gatot pilihan mereka juga. Pasti sudah bekerja.”
Mengenai partai yang akan diajak koalisi, Luthfi mengatakan, PKS tidak memagari diri dengan partai apa berkaolisi. Artinya, tidak harus dengan partai yang berbasis ideologi Islam.
“Di sejumlah daerah kita berkoalisi dengan beragam partai, ada juga yang dengan PDIP,” ujarnya, tanpa menyebut di daerah mana PKS berkoalisi dengan PDIP.
Dijelaskan, PKS juga tidak takut jika ada black campaign yang menyebut berbahaya jika Sumut dipimpin orang PKS, karena Sumut heterogen masyarakatnya. Bahkan, lanjutnya, PKS juga sudah bisa masuk ke semua kelompok, termasuk di kawasan Tapanuli sekali pun.
“PKS tidak ada hambatan komunikasi dengan siapa pun,” jawabnya saat ditanya bagaimana strategi PKS mendulang suara untuk Gatot di daerah Tapanuli nantinya.
PKS, lanjutnya, membawa agenda nasional yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan menegakkan keadilan. “Yang disesuaikan dengan realita hetergonitas,” terangnya.
Agenda itu pula yang diusung PKS dengan mengusung cagub DKI, Hidayat Nur Wahid. “Di DKI, dukungan kita bukan hanya dari muslim, tapi juga non muslim,” imbuhnya.
Masyarakat di Sumut, lanjutnya, bisa melihat bagaimana kepemimpinan kader PKS di sejumlah daerah, antara lain Nur Mahmudi Ismail yang memimpin Kota Depok, Ahmad Heryawan yang menjadi gubernur Jabar, ataupun Irwan Prayitno yang memimpin Sumbar. Termasuk Gatot selama menjadi wagub dan Plt gubernur Sumut. “Semua berjuang untuk agenda nasional. Kebhinekaan adalah fakta yang kita perjuangkan. Tak ada hambatan etnis,” pungkasnya, layaknya kampanye.
Golkar Masih Memproses
Gatot Pujo Nugroho juga menjadi salah satu tokoh dari beberapa tokoh yang masuk dalam pembahasan internal Partai Golkar Sumut, dalam rangka usung-mengusung Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) 2013-2018 mendatang.
“Secara internal partai, ada beberapa nama yang sudah dibahas. Namun ini masih informal nanti baru akan diumumkan ke publik setelah melalui proses dan mekanisme yang ada. Karena Golkar memiliki prosedur ketat dalam suksesi Pilgubsu 2013 mendatang. Untuk penjaringan atau survei saja, Golkar melakukannya dalam dua tahap. Dan semua mekanismenya tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) No 14/2012,” ungkap Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut, Muhammad Hanafi kepada Sumut Pos, Rabu (21/3).
Dikemukakannya, beberapa nama yang masuk dalam pembahasan internal Partai Golkar Sumut selain Gatot, yakni Chairuman Harahap, Gus Irawan Pasaribu, Bupati Deliserdang Amri Tambunan, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu, Sekretaris DPD Golkar Sumut dan juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Hardy Mulyono. Bahkan, sambung Hanafi, Wali Kota Medan Rahudman Harahap juga menjadi salah seorang sosok yang dibahas di internal Partai Golkar Sumut.
Jadi bagaimana dengan isu yang santer terdengar, bila Gus Irawan adalah calon kuat dari Golkar?
Mengenai isu itu, Hanafi menjawab, sejauh ini belum ada kepastian siapa yang akan diusung termasuk sosok Gus Irawan. Dalam artikata, nama yang akan diusung baru akan ketahuan setelah semua mekanismenya berjalan.
“Sejauh ini kita masih dalam tahap pembentukan tim pemenangan Pilgubsu 2013 mendatang. Prosesnya ketat dan tidak semudah itu. Secara prosedur kami belum ada resmi membahas penentuan siapa calonnya. Hanya sebatas pembahasan internal. Kriteria calon juga belum secara resmi. Golkar selalu berprinsip akan mengusung calon yang berpeluang besar untuk menang. Makanya itu, Golkar ketat dalam suksesi Pilgubsu itu,” urainya.
Bagaimana pula dengan isu Chairuman Harahap yang akan maju ke Pilgubsu 2013 mendatang, dengan menggandeng partai lain yakni, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)?
Menyikapi hal itu, Hanafi menyatakan, hal-hal seperti itu adalah hal yang wajar. “Bisa saja seperti itu, dan hanya sebatas silaturahmi saja. Dan itu biasa, bila kader Golkar melakukan silaturahmi ke partai lain. Jadi tidak bisa secepat itu mengatakan, kader Golkar maju dari partai lain,” bebernya.
Bila benar, Chairuman Harahap nantinya maju ke putaran Pilgubsu 2013 melalui PDI-P, apakah ada sanksi yang akan diberikan oleh pihak partai dan apakah benar memang dikarenakan Chairuman Harahap tidak mendapat dukungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ataupun DPD Partai Golkar Sumut?
Terkait hal itu, Hanafi menyatakan, tidak semudah itu menyimpulkan seseorang kader partai maju pada pencalonan kepala daerah dari partai lain serta tidak semudah itu juga berbicara mengenai sanksi yang akan diberikan.
“Nggak semudah itu. Kader Golkar yang memiliki kemampuan dan kapabel untuk maju banyak. Untuk sanksi, juga tidak semudah itu,” terangnya.
Chairuman Harahap mengaku sudah menjalin komunikasi politik dengan PDI-P dan PPP.
“Sebagai politisi dan fungsionaris Partai Golkar, saya sah saja menjalin komunikasi politik untuk Sumut yang lebih baik pada masa yang akan datang,” katanya saat dihubungi Sumut Pos, Rabu (21/3).
Dia memaparkan, kehadirannya ke DPP PDI-P hanya sebatas silaturahmi dan melakukan komunikasi politik. Apalagi, seorang fungsionaris DPP PDI-P itu merupakan warga Sumut yang duduk di DPR RI bersamanya.
Chairuman berpendapat, untuk memajukan Sumut perlu jalinan komunikasi politik dengan lintas partai, apalagi semua partai itu memiliki tujuan yang sama yakni membangun Sumut yang lebih baik.
“Kader Partai Golkar juga harus membangun komunikasi politik untuk bisa mewujudkan cita-cita membangun Sumut, sebagai kader saya tetap berada di Partai Golkar,” ujarnya.
Chairuman menyatakan, untuk menjadi Gubernur itu butuh proses dan mekanisme yang berlaku di setiap partai. Untuk menyatukannya, maka diperlukan kebersamaan untuk menyamakan visi dan misi bersama partai lain.
Mengapa merapat ke PDI-P? Chairuman menegaskan, dirinya sama sekali bukan untuk mencari perbedaan, melainkan untuk kebersamaan demi mengusung cita-cita membangun Sumut yang lebih baik.
Secara terpisah, DPD PDI-P Sumut melalui Sekretaris DPD PDI-P Sumut, HM Affan tidak membantah dan tidak pula membenarkan isu tersebut, saat dikonfirmasi Sumut Pos.
“Bisa saja memang sudah melakukan itu. Dan secara political will ada yang mulai melakukan pendekatan, itu wajar dan sah-sah saja. Hanya saja, PDI P punya mekanismenya sendiri. Dan PDI P sudah punya SK yang diterima dari DPP yang berisi Juklak dan mekanisme lainnya,” jawabnya. (sam/ari/ril)
