Presiden Joko Widodo (kiri) melantik Letjen purnawirawan Sutiyoso sebagai Kepala BIN di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu. Sutiyoso menjadi Kepala BIN menggantikan Marciano Norman.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi salah satu institusi sentral menyusul insiden kerusuhan di Tolikara, Papua, saat momen lebaran lalu. Atas hal itu lah, Presiden Joko Widodo merasa perlu memerintahkan Kepala BIN Sutiyoso untuk mendeteksi potensi-potensi kerusuhan susulan di daerah lain.
“Iya, dari komunikasi dengan presiden, kami diminta waspada terhadap daerah lain. Dan, itu sudah kami lakukan,” ungkap Sutiyoso, saat dihubungi, kemarin (21/7). Dia menyatakan, kalau dirinya telah berkoordinasi intensif dengan kepala BIN di daerah terkait hal tersebut. Mereka juga diminta untuk berkoordinasi dengan institusi lain guna meningkatkan efektivitas kerja.
Dia menambahkan, koordinasi nantinya bukan hanya sebatas dilakukan bersama intelijen yang dimiliki institusi negara lainnya. Namun, juga bersama kelompok-kelompok masyarakat. “Kami akan rangkul tokoh-tokoh masyarakat dan juga pemuda untuk sama-sama meningkatkan kewaspadaan di masing-masing daerah,” imbuh mantan wadanjen Kopassus itu.
Dia mengungkapkan komunikasi dirinya dan presiden dilakukan lewat sambungan telepon sesaat setelah insiden terjadi. Secara garis besar, Jokowi tidak ingin kejadian serupa terulang di daerah lain.
Melalui akun resminya di facebook, presiden mengungkapkan kalau memang telah memerintahkan kepala BIN bersama-sama dengan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti agar segera menyelidiki dan mengambil langkah hukum dalam penuntasan kasus Tolikara. Di situ pula, presiden menegaskan kalau telah mendapat laporan tentang beberapa fakta penting menyangkut latarbelakang peristiwa kekerasan.
Jokowi lalu menjamin kalau penegakan hukum nantinya bukan hanya akan diberikan pada para pelaku di lapangan. Tetapi, juga terhadap semua pihak yang terkait langsung atau tidak langsung dengan insiden tersebut.
Kerusuhan di Tolikara juga tak luput menjadi fokus Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) usai Lebaran ini. Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang sudah berpengalaman menangani kerusuhan bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) di Ambon dan Poso ini pun sudah melakukan konsolidasi dengan pucuk pimpinan otoritas pertahanan dan keamanan.
Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah mengatakan, JK sudah mengantongi data-data penting terkait kasus Tolikara. “Besok (hari ini, Red) data-data itu akan dikonsolidasikan lagi untuk menentukan langkah pemerintah berikutnya,” ujarnya saat dihubungi kemarin (21/7).
Menurut Husain, data-data awal terkait kasus Tolikara sudah diterima wakil presiden saat memanggil Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ke Makassar Hari Minggu lalu. Berikutnya, data-data dari lapangan terus dikumpulkan, baik melalui kepolisian, TNI, maupun aparat intelijen dari Badan Intelijen Negara (BIB). “Informasi awal, memang ada aktor intelektual di balik insiden kekerasan itu. Inilah yang terus didalami,” katanya.
Husain mengakui, tidak semua data temuan di lapangan bisa dipublikasikan karena masih harus dikroscek dan dikonfirmasi kebenarannya. Namun demikian, dia memastikan jika pemerintah sangat cermat, teliti, dan berhati-hati dalam menangani kasus ini. “Sebab, kasus-kasus yang terkait sentimen agama ini kan sensitif,” ucapnya.
Karena itu, kata Husain, begitu libur cuti Lebaran usai, wakil presiden akan segera mengagendakan rapat koordinasi sektor pertahanan dan keamanan yang akan melibatkan kepolisian, TNI, BIN, hingga Kementerian Agama.
“Waktunya belum ditentukan apakah dilaksanakan besok (hari ini, Red), tapi diusahakan secepatnya,” ujarnya.
Kalangan parlemen juga tak ketinggalan memberikan sorotan. Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin mengingatkan tentang kompleksitas persolan di Papua selama ini. Atas hal itu lah, dia mendesak kepada pemerintah untuk tidak melihatnya sebatas perspektif keamanan. (dyn/owi/jpnn/azw)
