26 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Kejagung Belum Terima SPDP Kasus BW

Pegiat antikorupsi saat memberikan dukungan di gedung KPK. FOTO: Ricardo/jpnn.com
Pegiat antikorupsi saat memberikan dukungan di gedung KPK. FOTO: Ricardo/jpnn.com

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan dari Bareskrim Mabes Polri terkait kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Pria yang akrab disapa BW itu ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu kepada saksi perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi 2010 saat dirinya menjadi kuasa hukum salah satu pasangan calon.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana saat dikonfirmasi JPNN, Jumat (23/1) membenarkan bahwa pihaknya belum menerima SPDP dari Polri. “Belum ada,” kata Tony.

Saat ditanya apakah prosedurnya seharusnya Polri kirim SPDP ke kejaksaan kalau mau menetapkan tersangka? Tony menjawab, “Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Tapi kita tunggu saja ya.”

BW saat ini masih diperiksa Bareskrim. Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie menjelaskan, dasar pemeriksaan dan penetapan tersangka sudah memenuhi tiga alat bukti sah.

Menurutnya, Bareskrim sudah memeriksa saksi empat orang, keterangan ahli dua orang serta alat bukti surat dokumen. “Sehingga pemeriksaan tersangka bisa langsung dilakukan penangkapan tidak perlu pemanggilan, sudah sangat proposional,” papar Ronny di Mabes Polri, Jumat (23/1). (boy/jpnn)

Pegiat antikorupsi saat memberikan dukungan di gedung KPK. FOTO: Ricardo/jpnn.com
Pegiat antikorupsi saat memberikan dukungan di gedung KPK. FOTO: Ricardo/jpnn.com

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan dari Bareskrim Mabes Polri terkait kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Pria yang akrab disapa BW itu ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu kepada saksi perkara sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi 2010 saat dirinya menjadi kuasa hukum salah satu pasangan calon.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana saat dikonfirmasi JPNN, Jumat (23/1) membenarkan bahwa pihaknya belum menerima SPDP dari Polri. “Belum ada,” kata Tony.

Saat ditanya apakah prosedurnya seharusnya Polri kirim SPDP ke kejaksaan kalau mau menetapkan tersangka? Tony menjawab, “Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Tapi kita tunggu saja ya.”

BW saat ini masih diperiksa Bareskrim. Kadiv Humas Polri Irjen Ronny Sompie menjelaskan, dasar pemeriksaan dan penetapan tersangka sudah memenuhi tiga alat bukti sah.

Menurutnya, Bareskrim sudah memeriksa saksi empat orang, keterangan ahli dua orang serta alat bukti surat dokumen. “Sehingga pemeriksaan tersangka bisa langsung dilakukan penangkapan tidak perlu pemanggilan, sudah sangat proposional,” papar Ronny di Mabes Polri, Jumat (23/1). (boy/jpnn)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/