JAKARTA-Direksi BUMN kembali menyebut dua nama baru anggota DPR yang diduga meminta jatah ke BUMN. Nama-nama baru itu sebagai ganti dua nama yang direvisi. Dari informasi yang dihimpun, satu dari dua nama baru itu adalah anggota DPR asal Sumut, Saidi Butarbutar.
Sebagaimana diketahui, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan telah merevisi dua nama yang disebut-sebut memeras BUMN. Keduanya berasal dari Komisi XI yakni Andi Timo Pangerang (Demokrat) dan M Ichlas El Qudsi (PAN)n
Dahlan pun meminta maaf kepada keduanya. Belakangan, muncul dua nama baru sebagai pengganti nama Andi Timo dan Ichlas El Qudsi. Keduanya adalah Saidi Butarbutar (Demokrat) dan Muhammad Hatta (PAN).
Ketua BK DPR M Prakosa tidak membantah bahwa nama terbaru itu adalah Saidi Butarbutar dan M Hatta. “Memang nama itu, tentu yang disampaikan di dalam Sidang Badan Kehormatan, bukan oleh Pak Dahlan Iskan, Rabu kemarin. Tetapi pertama kali oleh direksi Merpati dan kemudian dipertegas juga oleh Pak Dahlan Iskan,” ujar Ketua BK DPR M. Prakosa di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/11).
Pihaknya akan memanggil nama-nama tersebut dalam pemeriksaan di BK pada pekan depan. “Tentu, mereka nanti juga akan kami panggil segera,” timpal Wakil Ketua BK DPR Abdul Wahab Dalimunte.
Dikonfirmasi terpisah, Saidi Butarbutar yang merupakan anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat itu mengaku kaget namanya tercantum sebagai salah satu anggota DPR yang dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR atas dugaan meminta jatah ke BUMN.
“Saya kaget. Karena saya tidak pernah memeras BUMN, tidak pernah ada pertemuan-pertemuan atau rapat dengan jajaran direksi BUMN,” kata anggota dewan Dapil 2 Sumut itu.
Saidi yang baru dilantik pada 30 Mei 2012 silam menggantikan Amrun Daulay, juga belum bisa melakukan langkah lebih jauh. “Paling nanti saya akan koordinasi dengan fraksi, dengan teman-teman dan akan bertanya ke BK,” ujarnya.
Saidi pernah duduk di Komisi XI pada periode 2004-2009 dari Partai Demokrat. Karier lelaki kelahiran 20 Mei 1947 itu banyak dihabiskan di BUMN, yakni di PT Pelabuhan Indonesia. Saat dilantik sebagai anggota DPR pada Mei lalu, Saidi ditempatkan di Komisi X, dan tak lama kemudian dipindahkan ke Komisi XI. Di Komisi XI, Saidi pernah mengusulkan pasukan khusus pemberantasan mafia pajak. Pasukan khusus ini, katanya, harus berada di bawah Dirjen Pajak.
Terkait dengan itu, Badan Kehormatan DPR sudah berancang-ancang bakal mengonfrontasi Dirut Merpati Nusantara Airlaines Rudy Setyopurnomo dengan sejumlah anggota DPR diduga melakukan pemerasan terhadap BUMN. Hal itu dirasa perlu dilakukan karena dari hasil pemeriksaan sejauh ini, masih ada perbedaan keterangan khususnya terkait pertemuan 1 Oktober 2012.
Pertemuan 1 Oktober adalah pertemuan direksi Merpati dengan sejumlah anggota Komisi XI yang dilakukan di ruang kerja pimpinan komisi. “Berdasarkan yang kami dapatkan ada perbedaan materi pembahasan, maka kami akan konfrontir direksi Merpati dengan anggota dewan yang hadir,” ujar Prakosa.
Rencananya, konfrontasi itu baru akan dilakukan pada pekan depan. Sebab, hingga beberapa hari ke depan, pihaknya masih akan menuntaskan terlebih dulu pemanggilan terhadap nama-nama anggota dewan yang diduga melakukan pemerasan.
Selain itu, lanjut Prakosa, pihaknya juga telah berencana mengundang mantan Dirut PT Pertamina Nusantara Airlines Sardjono Djoni Tjitrokusumo. Yang bersangkutan bakal dimintai keterangan menyangkut informasi bahwa ada janji success fee terkait pembahasan penyertaan modal negara (PMN) di DPR sebelumnya. “Kami juga jadwalkan pekan depan,” katanya.
Kemarin, BK menghadirkan dua nama anggota DPR untuk dimintai keterangan. Mereka adalah anggota Komisi XI Achsanul Qosasi dan Sumaryoto.
Berbeda dengan pemanggilan sehari sebelumnya terhadap anggota Komisi VI dari Partai Golkar Idris Laena, Achsanul Qosasi tampil percaya diri. Politisi Partai Demokrat itu tidak menghindari pertanyaan media terkait proses pengambilan keterangan yang telah dijalaninya.
Pada kesempatan itu, dia mengungkapkan kalau pihaknya telah menyampaikan bantahan kalau dirinya ikut terlibat melakukan upaya pemerasan seperti yang didugakan. Termasuk, dia juga membantah melakukan pertemuan di luar forum DPR.
Saat ditanya, apakah direksi BUMN perlu meminta maaf kepada dirinya jika laporan akhirnya tidak terbukti? Achsanul hanya menyatakan kalau dirinya memilih mengikuti seluruh proses di BK. “Tunggu hasil BK dulu, ini kan bagus saya ada waktu untuk klarifikasi. Jadi kita jangan terlalu reaktif, karena semua ada mekanismenya. Kalau mekanismenya melalui BK, maka yang saya ikuti adalah BK,” ujarnya.
Sumaryoto juga menyatakan hal senada. Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP juga memilih menyerahkan semua proses ke BK DPR. “Semua sudah saya serahkan ke BK, jadi silakan tanya BK,” tutur Sumaryoto. (dyn/jpnn/bbs)
