25 C
Medan
Saturday, September 28, 2024

Indikasi Jokowi Lemah Urusan Perencanaan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hingga Kamis malam 23 Oktober Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan kabinetnya. Padahal, sebelum dilantik pada Senin 20 Oktober 2014 lalu, Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri tersebut.

Tapi, terbukti terjadi tarik-menarik kepentingan yang demikian kuat, selain adanya delapan nama yang diberi kode merah dan kuning oleh KPK dan PPATK.

Dalam pandangan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA selaku tim sukses Jokowi-JK dalam Pilpres 9 Juli 2014 lalu, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan Jokowi menunda pengumuman nama-nama menteri.

”Apakah ini gambaran dari kebijakan ideal Jokowi yang sangat berhati-hati lantas biar lambat asal berkualitas,” lontar Denny di Jakarta, Kamis (23/10).

Kemungkinan lain kata Denny, penundaan adalah gambaran manajemen pemerintahan baru yang kurang terencana, lalu agak kaget dengan hal yang tak diantisipasi seperti rekomendasi KPK.

”Atau mungkin ini gambaran Jokowi yang mendadak menjelma menjadi pemegang komando tertinggi yang harus mengakomodir berbagai intervensi,” ujarnya.

Meskipun penundaan itu menurut Denny, tidak diinginkan Jokowi, sebab sudah dijanjikan Jokowi sendiri kalau menteri-menterinya sudah langsung bekerja di hari pertama setelah dirinya dilantik di MPR RI.

Ia menilai, saat ini ada kesalahan manajemen yang terjadi lantaran tim transisi Jokowi-JK terlalu sibuk mendiskusikan struktur kementerian. Padahal seharusnya saat itu Jokowi-JK juga sudah mulai mengeksplorasi nama dan menyodorkan aneka nama itu ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya.

Ia menambahkan, jika dilihat dari struktur kementerian dan nama calon menteri yang digodok secara paralel sejak sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden, sebenarnya dia sudah bisa langsung mengumumkan kabinetnya.

Meskipun dalam UU No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara tak ada disebutkan aturan yang dilanggar jika kabinet tak kunjung diumumkan oleh presiden hingga 14 hari setelah dilantik, namun tertundanya pengumuman kabinet, akan menimbulkan kesan pemerintahan baru ibarat mesin mobil yang agak lambat menyala.

”Kalau sejak hari pertama atau kedua sudah diumumkan susunan kabinetnya, lantas menteri-menterinya sudah langsung bekerja, maka akan menjadi awal yang bagus dan meyakinkan,” imbuh Denny.

Denny pun berharap lambatnya pengumuman kabinet Jokowi akan terbayar dengan figur menteri yang benar-benar berkualitas. Dan bukan sebaliknya menimbulkan kesan di publik bahwa pemerintahan Jokowi sulit bertindak cepat untuk memutuskan hal strategis.

”Semoga lambatnya pengumuman kabinet tak menjadi gambaran pemerintahan Jokowi juga akan lambat dalam banyak hal strategis lainnya,” pungkasnya. (ind)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hingga Kamis malam 23 Oktober Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan kabinetnya. Padahal, sebelum dilantik pada Senin 20 Oktober 2014 lalu, Jokowi sudah menyiapkan nama-nama menteri tersebut.

Tapi, terbukti terjadi tarik-menarik kepentingan yang demikian kuat, selain adanya delapan nama yang diberi kode merah dan kuning oleh KPK dan PPATK.

Dalam pandangan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA selaku tim sukses Jokowi-JK dalam Pilpres 9 Juli 2014 lalu, ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan Jokowi menunda pengumuman nama-nama menteri.

”Apakah ini gambaran dari kebijakan ideal Jokowi yang sangat berhati-hati lantas biar lambat asal berkualitas,” lontar Denny di Jakarta, Kamis (23/10).

Kemungkinan lain kata Denny, penundaan adalah gambaran manajemen pemerintahan baru yang kurang terencana, lalu agak kaget dengan hal yang tak diantisipasi seperti rekomendasi KPK.

”Atau mungkin ini gambaran Jokowi yang mendadak menjelma menjadi pemegang komando tertinggi yang harus mengakomodir berbagai intervensi,” ujarnya.

Meskipun penundaan itu menurut Denny, tidak diinginkan Jokowi, sebab sudah dijanjikan Jokowi sendiri kalau menteri-menterinya sudah langsung bekerja di hari pertama setelah dirinya dilantik di MPR RI.

Ia menilai, saat ini ada kesalahan manajemen yang terjadi lantaran tim transisi Jokowi-JK terlalu sibuk mendiskusikan struktur kementerian. Padahal seharusnya saat itu Jokowi-JK juga sudah mulai mengeksplorasi nama dan menyodorkan aneka nama itu ke KPK untuk ditelusuri rekam jejaknya.

Ia menambahkan, jika dilihat dari struktur kementerian dan nama calon menteri yang digodok secara paralel sejak sebelum Jokowi dilantik sebagai presiden, sebenarnya dia sudah bisa langsung mengumumkan kabinetnya.

Meskipun dalam UU No.39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara tak ada disebutkan aturan yang dilanggar jika kabinet tak kunjung diumumkan oleh presiden hingga 14 hari setelah dilantik, namun tertundanya pengumuman kabinet, akan menimbulkan kesan pemerintahan baru ibarat mesin mobil yang agak lambat menyala.

”Kalau sejak hari pertama atau kedua sudah diumumkan susunan kabinetnya, lantas menteri-menterinya sudah langsung bekerja, maka akan menjadi awal yang bagus dan meyakinkan,” imbuh Denny.

Denny pun berharap lambatnya pengumuman kabinet Jokowi akan terbayar dengan figur menteri yang benar-benar berkualitas. Dan bukan sebaliknya menimbulkan kesan di publik bahwa pemerintahan Jokowi sulit bertindak cepat untuk memutuskan hal strategis.

”Semoga lambatnya pengumuman kabinet tak menjadi gambaran pemerintahan Jokowi juga akan lambat dalam banyak hal strategis lainnya,” pungkasnya. (ind)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/